Documents

14 pages
172 views

Umur Menikah

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
nikah
Transcript
  126||   :Jurnal Pemikiran Islam,Vol.40,No.2Juli - Agustus 2015 ANALISIS TENTANG BATAS UMUR UNTUK MELANGSUNGKANPERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Oleh : Sofia Hardani Dosen Fakultas Syari’ah & Hukum UIN Suska Riaue-mail :  sofia.hardani@yahoo.com Abstrak  Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinandisebutkan bahwa kedewasaan seorang anak adalah jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapaiumur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun. Artinya, undang-undang inimembolehkan anak yang belum dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Di sisi lain, undang-undang terlihat mengakui pelanggaran terhadap ketentuan batas umur dan kematangan calonuntuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diakomodir dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun1974, bahwa pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Ketidakkonsistenan UU No. 1 tahun 1974 tentang batas umur  perkawinan dapat dimaknai sebagai akomodisasi perkawinan di bawah umur. Apalagi di dalam pasal 7 UU tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan alasan yang dapat dijadikandasar diberikan dispensasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memperolehnya.Ketetapan undang-undang sangat longgar, padahal jika ditinjau dari berbagai aspek, banyak kemudharatan yang ditimbulkan akibat perkawinan anak di bawah umur, terutama bagi perempuan. Kata kunci:   undang-undang, perkawinan, kedewasaan, PENDAHULUAN Menurut pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, negara Indonesia adalah negarahukum. Dengan dimasukkannya pasal ini kedalam bagian UUD 1945 menunjukkan bahwa penegakan keadilan di Indonesia merupakanamanat negara yang harus dilaksanakan.Sebagai negara hukum, Indonesia sudahmelakukan pembangunan hukum sejak lama.Akan tetapi, sampai saat ini, belum dilakukanevaluasi secara mendasar dan menyeluruhterhadap model hukum dan perundang-undanganyang dibentuk sebagai sarana pembaharuanmasyarakat dalam menciptakan keadilan sertakepastian hukum. Akibatnya, hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan lebih banyak berjalan tidak efektif. Apalagi jikadisesuaikan dengan dinamika masyarakatIndonesia selama lebih dari setengah abad sejak zaman proklamasi kemerdekaan. 1 1 Memang, undang-undang sebagai hasil ijtihad kolektif (  jama’i) dinamikanya relatif lamban. Karena biasanya untuk mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, biaya, persiapan yang tidak sedikit. Tidak setiap negara muslim memiliki produk pemikiran hukum jenis undang-undang ini. UmpamanyaSaudi Arabia, belum dijumpai adanya undang-undang, karenamereka merasa cukup dengan ketentuan syari’ah, atau dalam batas-batas tertentu fiqh. Barulah belakangan mereka membentuk lembaga legislatif. Tetapi Negara-negara muslim lain sepertiYordania, Irak, Mesir, al-Jazair, termasuk Indonesia, memilikiundang-undang sebagai peraturan organik tentang masalahtertentu. Lihat Tahir Mahmood,  Personal Law in Islamic  Sofia Hardani: Analisis Tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perndang-undangan di Indonesia 127||   :Jurnal Pemikiran Islam,Vol.40,No.2Juli - Agustus 2015 Sebagai patron bagi pembuatan peraturan perundang-undangan yang akan terus dibentuk untuk menjawab kebutuhan rasa keadilanmasyarakat, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan. Undang-undangini sesungguhnya hadir sebagai penyempurna bagiUndang-Undang No. 10 tahun 2004 yangdianggap masih terdapat kekurangan-kekurangan.Akan tetapi, banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat sejak lama sebelum patrondiatas diberlakukan. Salah satunya, yang banyak mendapat sorotan akhir-akhir ini adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Undang-undang ini belakangan banyak mendapatkritikan dengan berbagai alasan, antara lain karenadiantara pasal-pasalnya terdapat pasal-pasal yangdianggap tidak memenuhi unsur keadilan,khususnya bagi kaum perempuan.Komisi Nasional Anti Kekerasan TerhadapPerempuan (Komnas Perempuan) bersama-samasejumlah organisasi gerakan perempuan pernahmengajukan revisi terhadap UU Perkawinan.Beberapa permasalahan pokok yang diusulkanuntuk direvisi antara lain; (1) Pendewasaan usia perkawinan di atas 18 tahun, dengan tidak membedakan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki; (2) Prinsip nondiskriminasi dalam pencatatan perkawinan, diunit-unit di bawah naungan Departemen Agama;(3) Prinsip non diskriminasi juga diterapkanterhadap hak dan kewajiban bagi perempuan danlaki-laki; (4) Hak dan status anak yang dilahirkandi luar hubungan pernikahan tetap memiliki hak dan status yang sama dengan anak yang dilahirkandalam ikatan perkawinan secara perdata, sesuaiUU No. 23 tahun 2002 pasal 7 ayat (1)menyebutkan “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuholeh orang tuanya sendiri.”Terlepas dari pro-kontra dan alasan pengusulan perubahan seperti yang dikemukakandiatas, di dalam UU no. 1 tahun 1974 memangtermuat aturan-aturan yang tidak sesuai dengantujuan dibentuknya undang-undang ini.Disamping ketidaktegasan undang-undangtentang batas usia perkawinan, problematikaaturan pencatatan perkawinan, aturan putusnya perkawinan, aturan tentang hak dan kewajibansuami istri, masalah wali nikah, dan beberapamasalah lainnya, undang-undang ini tidak mengatur sanksi terhadap pelanggarannya.Tulisan ini akan membahas tentang batasminimal usia untuk melangsungkan perkawinan,sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU no.1 tahun 1974. Bagaimana sesungguhnya undang-undang ini memandang konsep “kedewasaan”untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apa saja permasalahan yang terjadi terkait aturan undang-undang ini, baik ditinjau dari aspek Undang-undang N0. 23 tahun 2002 tentang perlindungananak, dan dari aspek medis, serta bagaimana solusihukum untuk kedepannya. PEMBAHASAN1.Landasan Historis Pembentukan UU No. 1tahun 1974 tentang Perkawinan Untuk menjawab permasalahan diatas perluditinjau landasan historis pembentukan UU No. 1tahun 1974 tentang Perkawinan dan relevansinyadengan kondisi masyarakat setelah diberlakukannyaundang-undang ini.Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun1974 tentang Perkawinan lahir, umat Islam diIndonesia menggunakan hukum Islam sebagai pedoman hukum perkawinannya. Hukum Islamyang telah diresepsi ke dalam hukum adatmendapatkan pengakuan dari  Indische Staats Regeling (ISR), khususnya pasal 163, yangmembedakan tiga golongan penduduk, yaitu; 2  a) Countries, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987),hlm. 8 2  Lihat Daniel S.Lev,  Peradilan Agama di Indonesia, alih bahasaZaini Amhad Noeh, (Jakarta: Intermasa, 1980), hlm. 32-34  Sofia Hardani: Analisis Tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perndang-undangan di Indonesia 128||   :Jurnal Pemikiran Islam,Vol.40,No.2Juli - Agustus 2015 Golongan Eropa (termasuk Jepang); b) Golongan pribumi (orang Indonesia asli) dan; c) GolonganTimur Asing. Menurut ISR, bagi golongan pri bumi yang beragama Islam berlaku hukumadatnya.Bermula dari kesadaran kaum perempuanIslam akan hak-haknya yang merasa dikebiri olehdominasi pemahaman  fikih  klasik ataukonvensional yang telah mendapat pengakuanhukum dalam ISR, kaum perempuanmerefleksikan hal tersebut dalam pertemuan- pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnyaUndang-Undang Perkawinan. Arso Sosroatmojomencatat 3  sejak Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928, diadakan forum yang membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam, seperti  perkawinan paksa, perkawinan anak di bawahumur, poligami dan talak yang sewenang-wenang. Berdasarkan hal-hal tersebut, kaum perempuanmendesak untuk dibentuknya suatu perundang-undangan yang dapat melindungi kaum perempuan dalam perkawinan, yang hak-hak dankewajibannya tidak diatur dalam hukum tertulis.Hukum perkawinan orang Indonesia asli yang beragama Islam tercantum dalam kitab-kitab fikih,sementara menurut sistem hukum yang berlaku,hal tersebut tidak dapat digolongkan kedalamkategori “hukum tertulis” karena tidak tertulis didalam peraturan perundang-undangan. 4 Hukum tertulis yang dimaksud jelas hukum positif yang dapat diberlakukan dan diterapkansecara pasti, terutama bagi hakim yangmenyelesaikan perkara, juga sebagai pedomanmasyarakat luas dalam melakukan tindakanhukum, sehingga jika terjadi pelanggaran hak orang lain dapat dilakukan tindakan hukum yangsifatnya mengikat secara pasti.Setelah Indonesia merdeka, langkah perbaikanyang dilakukan oleh pemerintah antara lainmengeluarkan Undang-undang Pencatatan Nikah,Talak dan Rujuk (NTR) pada tahun 1946. Disusuldengan Peraturan Mentri Agama mengenai walihakim dan tata cara  pemeriksaan perkara fasidnikah, talak dan rujuk di Pengadilan Agama. Namun demikian, tuntutan untuk perbaikan belumlah terpenuhi, karena undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut hanya terkait denganmasalah formal belaka. Hukum materilnya, yaituundang-undang yang mengatur perkawinan itusendiri belum ada.Pada akhir tahun 1950, berdasarkan SuratKeputusan Menteri Agama No. B/2/4299tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuk PanitiaPenyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan,Talak dan Rujuk bagi umat Islam. Sementara itu, berbagai organisasi terus menerus mendesak Pemerintah dan DPR agar secepat mungkinmerampungkan penggarapan RancanganUndang-undang (RUU) hukum perkawinan untuk segera diundangkan. Usaha umat Islam 5  untuk memperjuangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak berhasil,dan DPR hasil pemilihan umum tahun 1971mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah.Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan undang-undang perkawinan yangsesuai untuk umat Islam. Menurut ArsoSosroatmojo, 6  pada rentang waktu tahun 1972-1973 berbagai organisasi gabungan terusmemperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut.Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972 menyarankan agar PP ISWImemperjuangkan Undang-Undang Perkawinan. 3 Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi,  Hukum Perkawinandi Indonesia , (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 9 4  Muhammad Daud Ali,  Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 21 5 Usaha tersebut juga terlihat dengan dilangsungkannyaMusyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah KesejahteraanKeluarga (1960), Konferensi Badan Penasihat Perkawinan,Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat , dan Seminar Hukumoleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963). 6 Arso Sosroatmojo, op. cit., hlm. 11  129||   :Jurnal Pemikiran Islam,Vol.40,No.2Juli - Agustus 2015 Selain itu, Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal22 Februari 1972 salah satunya menghasilkankeputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentangKetentuan Pokok-Pokok Perkawinan.Selanjutnya, organisasi Mahasiswa yang ikutambil bagian dalam perjuangan RUU PerkawinanUmat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) yang telah mengadakan diskusi panel padatanggal 11 Februari 1973.Akhirnya setelah bekerja keras, tanggal 31 Juli1973 pemerintah menyampaikan RUU tentangPerkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiridari 15 bab dan 73 pasal. RUU ini mempunyaitiga tujuan, yaitu (a) memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelumadanya undang-undang maka perkawinan hanya bersifat  judge made law, (b) untuk melindungihak-hak kaum perempuan sekaligus memenuhikeinginan dan harapan kaum perempuan serta (c)menciptakan undang-undang yang sesuai dengantuntutan zaman.Setelah melalui proses yang cukup panjang,setelah mendapat persetujuan dari DPR,Pemerintah mengundangkan Undang-UndangPerkawinan pada tanggal 2 Januari 10974 dalamLembaran Negara Nomor 1 tahun 1974. Padatanggal 1April 1975, dikeluarkan PeraturanPemerintah No. 9 tahun 1975 yang memuat peraturan pelaksanaan UU Perkawinan tersebut.Pada tanggal 1 Oktober 1975, UU No. 1 tahun1974 sudah dapat berjalan dengan efektif.  7 Disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memang menjadi angin segar danoase di tengah gurun protes beberapa organisasi besar terhadap pemerintah, khususnya aktivis perempuan Indonesia dari kalangan muslim, yangmerasa hak-haknya terkebiri oleh pemahamankonvensional tentang peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta pemahaman fikih klasik yang cenderung patriarkhis. Reaksi atas keburukan-keburukanyang terjadi dalam perkawinan 8  di kalangan umatmuslim seperti perkawinan di bawah umur, kawin paksa, talak serampangan 9  dan sebagainya,mendapatkan tanggapan positif dari pemegangkebijakan pada waktu itu dengan lahirnya undang-undang tersebut. Sudah hampir setengah abad UU No. 1 Tahun1974 tentang perkawinan tersebut berlaku bagiseluruh warga negara Indonesia. Hanya ada beberapa perundang-undangan dan peraturan yangdikeluarkan setelah itu, seperti UU No. 10 tahun1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan Inpres No. 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, yang keduanyahanya merupakan catatan kaki dan pelengkap dariUU No. 1 Tahun 1974. Jika ditelaah pasal demi pasal, di dalam UU No. 1 tahun 1974 tersebut ditemukan beberapa pasal yang perlu mendapat perhatian, kaitannyadengan jaminan terhadap semua unsur yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga, terutamakaum perempuan, jika dikontekstualisasikan dandilihat relevansinya dengan isu-isu gobal yang beredar dan kebutuhan umat muslim akan peraturanyang mengakomodasi dan tidak mengekang 7  Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdiridari 14 bab dan 67 pasal. Isi masing-masing bab secara garis besar adalah: Bab I: Dasar perkawinan. Bab II: Syarat-syarat perkawinan, Bab III: Pencegahan perkawinan, Bab IV: Batalnya perkawinan, Bab V: Perjanjian perkawinan, Bab VI : Hak dankewajiban suami istri. Bab VII: Harta benda dalam perkawinan.Bab VIII: Putusnya perkawinan serta akibatnya. Bab IX:Kedudukan anak. Bab X: Hak dan kewajiban antara orang tuadan anak, Bab XI: Perwalian, Bab XII : Ketentuan-ketentuan lain.Bab XIII: Ketentuan Perwalian. Bab XIV: Ketentuan Penutup 8  Menurut Khoiruddin Nasution, keburukan itu antara lain a.suami berhak menahan isteri untuk tetap di rumah; b. isteri wajib patuh kepada suami; c. suami berhak memberikan pelajarankepada isteri; d. isteri wajib memenuhi kebutuhan seks suami.Lihat: Khoiruddin Nasution, Tentang Relasi Suami dan Isteri(Hukum Perkawinan I) Dilengkapi dengan Perbandingan UU  Negara Muslim  (Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2004), hlm. 285 9 Arso Sosroatmodjo, op. cit, hlm. 9 Sofia Hardani: Analisis Tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perndang-undangan di Indonesia
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks