Documents

11 pages
243 views

Peraturan Bupati Barito Utara Tentang Eliminasi Malaria No 4 Tahun 2016

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
HSJAXJS
Transcript
    BUPATI BARITO UTARA   PROVINSI KALIMANTAN TENGAH   PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR : 4 TAHUN 2016   TENTANG ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN BARITO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO UTARA, Menimbang : a. b. c. d. bahwa eliminasi malaria merupakan komitmen global berdasarkan hasil pertemuan World Health Assembly (WHA) ke-60 tahun 2007 dan dilaksanakan secara komprehensif karena bersifat multi dimensi, multi disiplin dan multi sektor sehingga memerlukan dukungan berbagai sektor, swasta atau dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan; bahwa eliminasi malaria di Indonesia dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu, yang mana pada tahun 2014 Kabupaten Barito Utara dipandang telah memenuhi persyaratan untuk menerima Sertifikat Eliminasi Malaria; bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia dan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 serta dalam rangka menjaga status bebas malaria Kabupaten Barito Utara, maka perlu dilakukan upaya penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan Program Pemeliharaan Eliminasi Malaria; bahwa untuk mendukung program pengendalian penyakit malaria di Kabupaten Barito Utara sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang eliminasi malaria di Kabupaten Barito Utara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 8  Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II  Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27  Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah  Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomo 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);    2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang  –  Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/SK/VT/2004 tentang Pedoman Penyeleng-garaan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB); Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 044/MENKES/ SK/I/2007 tentang Pedoman Malaria; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465  Tahun 2010 perihal Percepatan Eliminasi Malaria; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ Menteri/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular  Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menteri/ Per/III/2010 tentang Pengendalian Vektor; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5  Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Laksana Malaria; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82  Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;    MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TENTANG PEMELIHARAAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN BARITO UTARA  BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.   Daerah adalah Kabupaten Barito Utara; 2.   Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Barito Utara; 3.   Bupati adalah Bupati Barito Utara; 4.   Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Utara; 5.   Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara; 6.   Annual Parasite Incidence   (API) adalah angka kesakitan per 1000 penduduk beresiko dalam satu tahun. Angka tersebut diperoleh dari jumlah sediaan positif dalam satu tahun di satu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk beresiko pada tahun yang sama, dan dinyatakan dalam ‰ (permil); 7.   Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit malaria (plasmodium) hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia bentuk aseksual yang masuk dalam tubuh manusia ditularkan oleh nyamuk anopheles   spesies betina; 14. 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45  Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/ SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit  Tidak Menular Tertentu; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015  –   2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang organisasi dan  Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 1); Deklarasi Percepatan Eliminasi Malaria di Kalteng Tahun 2018 pada tanggal 12 Mei 2012; Sertifikat Eliminasi Malaria dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 21 April 2014;    8.   Penderita Malaria adalah orang yang di dalam tubuhnya mengandung parasit malaria yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sediaan darah malaria secara mikroskopis; 9.   Kasus Impor   adalah kasus malaria yang berasal dari luar daerah; 10.   Kasus Indigenous   adalah kasus yang berasal dari penularan di wilayah setempat; 11.   Kasus Introduced   adalah kasus penularan setempat generasi pertama yang berasal dari kasus impor; 12.   Reseptivitas   adalah adanya kepadatan vektor yang tinggi dan terdapat faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan malaria; 13.   Vulnerabilitas   adalah salah satu dari keadaan berupa dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan malaria, atau akibat dari sering masuknya penderita malaria (kasus positif) secara individu/kelompok, dan/atau vektor  yang efektif (siap menularkan); 14.   Desa Endemis Malaria adalah desa pada suatu keadaan dimana penyakit malaria atau agen infeksi penyebab malaria secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun berturut-turut ditemukan; 15.   Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing  yang bertempat tinggal di Daerah; 16.   Pendatang adalah setiap orang yang tidak bertempat tinggal dan/atau berdomisili di daerah akan tetapi yang datang mengunjungi; 17.   Upaya Promotif-Preventif adalah upaya kesehatan yang berupa pemberian pendidikan dan pemberdayaan masyarakat serta pencegahan atau minimalisasi potensi risiko; 18.   Upaya Kuratif-Rehabilitatif adalah upaya kesehatan yang berupa pengobatan dan pemulihan atau optimalisasi fungsi; 19.   Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berati tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali; 20.   Sertifikat Eliminasi Malaria adalah pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa penerima sertifikat tersebut telah bebas malaria sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan; 21.   Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematik dan terorganisir mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk melancarkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan dari berbagai pihak; 22.   Monitoring adalah upaya untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria yang dilakukan secara terus-menerus; 23.   Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan eliminasi malaria dalam jangka waktu tertentu, misal setiap enam bulan atau satu tahun; 24.   Gebrak Malaria (GM) adalah gerakan berantas kembali malaria secara nasional seluruh komponen masyarakat untuk memberantas malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan internasional serta penyandang dana; 25.   Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah;
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks