Documents

4 pages
115 views

Mengenal Lembaga Penjamin Simpanan

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
hh
Transcript
  Mengenal Lembaga Penjamin Simpanan, Apa Tugas dan Fungsinya? Edited by ã  26 Mei 2016 Salah satu komponen penting dalam  perekonomian nasional yang menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah industri perbankan, sehingga stabilitas perbankan akan mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Dulu, ketika kita pernah mengalami krisis moneter yang menghantam Indonesia tahun 1998, yang berakibat dilikuidasinya 16  bank, sempat membuat kepercayaan masyarakat pada perbankan menurun. Maka untuk mengatasinya, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan memberikan  jaminan untuk seluruh kewajiban bank terhadap nasabahnya, termasuk simpanan masyarakat ( blanket guarantee ). Kebijakan blanket guarantee  terbukti dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun ruang lingkup  penjaminan yang terlalu luas telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral hazard bagi pelaku  perbankan dan nasabah. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) via  bprkutim.co.id Dengan melihat salah satu sisi negatif blanket guarantee  dan setelah mempertimbangkan faktor lainnya serta semakin membaiknya kondisi perbankan, kebijakan blanket guarantee  akhirnya diputuskan untuk diakhiri. Namun  pemerintah menilai bahwa penjaminan simpanan masih tetap diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan meminimalkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Sehingga penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut diganti dengan sistem  penjaminan yang terbatas. Maka dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yaitu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. UU LPS diundangkan tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan, yaitu tanggal 22 September 2005. Dengan berlakunya UU LPS, maka LPS mulai beroperasi sejak tanggal 22 September 2005. Perubahan yang signifikan dalam penjaminan melalui LPS adalah dihapuskannya blanket guarantee , yaitu penjaminan seluruh kewajiban bank, tanpa ada batasan nilai menjadi limited  guarantee , yaitu penjaminan secara terbatas. Tugas dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS merupakan lembaga independen yang  berfungsi menjamin simpanan nasabah  penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannnya. Simpanan nasabah bank konvensional yang dijamin LPS berbentuk: tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain itu, LPS juga menjamin simpanan nasabah bank syariah yang  berbentuk: giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.  Secara detil, LPS mempunyai beberapa tugas dalam menjalankan fungsinya, antara lain: 1.   Merumuskan dan menetapkan kebijakan  pelaksanaan penjaminan simpanan 2.   Melaksanakan penjaminan simpanan 3.   Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan 4.   Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik 5.   Melaksanakan penanganan bank gagal yang  berdampak sistemik Untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut, LPS diberikan wewenang antara lain: 1.   Menetapkan dan memungut premi  penjaminan dan kontribusi ketika bank  pertama kali menjadi peserta sekaligus melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS 2.   Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank sekaligus melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan konfirmasi atas data tersebut 3.   Menetapkan syarat, tata cara dan ketentuan  pembayaran klaim 4.   Menunjuk, menguasakan, dan menugaskan  pihak lain bertindak atas nama LPS, untuk melaksanakan sebagian tugas tertentu 5.   Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan termasuk menjatuhkan sanksi administratif  bagi yang melanggar ketentuan Untuk transaksi transfer masuk dan keluar serta inkaso bukan merupakan bentuk simpanan, sehingga tidak dijamin. Kecuali transfer keluar dari simpanan yang belum keluar dari bank masih diperlakukan sebagai simpanan. Begitu juga transfer masuk yang sudah diterima bank untuk nasabah diperlakukan sebagai simpanan, meskipun  belum dibukukan ke rekening. Nilai Simpanan yang Dijamin LPS   Nilai simpanan yang dijamin LPS adalah Rp2 miliar maksimal per nasabah per bank. Apabila nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan dalam satu bank, maka simpanan yang dijamin dihitung dari jumlah saldo seluruh rekening. Nilai simpanan yang dijamin meliputi: simpanan pokok ditambah  bunga untuk bank konvensional dan simpanan pokok ditambah bagi hasil untuk  bank syariah. Sedangkan untuk simpanan diatas Rp2 miliar diselesaikan Tim Likuidasi  berdasarkan likuidasi kekayaan bank. Untuk nasabah yang mempunyai rekening gabungan (  joint account  ), maka saldo pada rekening gabungan dibagi sama besar antar  pemilik rekening. Proses dan Cara Pembayaran Klaim Nasabah pada LPS  Jika terjadi risiko terhadap bank di mana nasabah menyimpan uang didalamnya dan masih masuk dalam nilai simpanan yang dijamin LPS, maka nasabah bisa melakukan klaim kepada LPS. Apabila nasabah mempunyai kewajiban pada bank, maka  pembayaran klaim penjaminan terhadap nasabah terlebih dahulu memperhitungkan kewajibannya (  set off  ). Adapun cara  pembayaran klaim nasabah adalah sebagai  berikut: 1.   LPS menentukan simpanan nasabah yang layak bayar, setelah rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya dalam waktu 90 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut  2.   LPS mulai membayar simpanan yang layak  bayar selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak verifikasi dimulai 3.   Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan adalah 5 tahun sejak izin usaha dicabut Bagi nasabah yang merasa dirugikan, dapat mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas, serta melakukan upaya hukum melalui  pengadilan. LPS menjamin simpanan seluruh bank konvensional dan bank syariah di wilayah Republik Indonesia, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Syarat Berlakunya Simpanan yang Dijamin LPS  Apabila nasabah mendapatkan bunga simpanan melebihi suku bunga wajar yang ditetapkan LPS, maka simpanan tersebut tidak dijamin LPS, baik simpanan pokok maupun bunganya. Nasabah dapat menunggu pengumuman hasil rekonsiliasi dan verifikasi simpanan tahap I di kantor  bank, media cetak dan website LPS. Selain itu nasabah harus memenuhi syarat-syarat  berikut ini agar klaimnya dibayar LPS: 1.   Simpanan nasabah tercatat dalam  pembukuan bank 2.    Nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat suku bunga wajar yang ditetapkan LPS atau nasabah tidak menerima imbalan yang tidak wajar dari  bank 3.    Nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, seperti: memiliki kredit macet Sesuai Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan, setiap  bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Sehingga untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut dibentuk LPS. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 12 UU LPS yang menyebutkan  bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Semua biaya peserta penjaminan simpanan LPS akan ditanggung oleh bank yang  bersangkutan, sehingga nasabah tidak dibebani biaya apapun. Namun hak nasabah atas bunga simpanan terhenti ketika bank tersebut dicabut izin usahanya. Jenis bank  peserta penjaminan LPS meliputi: bank umum dan BPR, termasuk bank nasional,  bank campuran dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah. Kewajiban Bank Terkait Simpanan yang Dijamin LPS  Agar simpanan nasabah di bank mendapatkan jaminan oleh LPS, maka sebagai peserta penjaminan LPS, setiap bank wajib: 1.   Menyerahkan dokumen, antara lain:    Salinan anggaran dasar dan akta pendirian  bank    Salinan dokumen perizinan bank    Surat keterangan dari LPP mengenai tingkat kesehatan bank    Surat pernyataan dari pemegang saham atau  pengendali bagi yang berbadan hukum koperasi serta kantor pusat dari cabang bank asing, direksi dan komisaris    Menyampaikan laporan secara berkala, membayar kontribusi kepesertaan dan premi  penjaminan  2.   Memberikan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan  penjaminan 3.   Menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya agar mudah diketahui masyarakat 4.   Menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank agar diketahui dengan mudah oleh nasabah, mengenai:    Maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar dan ditetapkan LPS    Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS Pemerintah mempunyai komitmen untuk tetap menjaga keberlangsungan LPS, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LPS. Untuk menjalankan fungsi tersebut LPS bisa mengambil sumber pendanaan yang berasal dari: 1.   Modal awal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebesar Rp4 triliun 2.   Kontribusi kepesertaan yang dibayarkan ketika bank pertama kali menjadi peserta 3.   Premi penjaminan yang dibayar bank tiap semester 4.   Hasil investasi cadangan penjaminan Di dalam UU LPS, sudah diatur jika LPS sampai kekurangan modal awal, maka  pemerintah akan menutup kekurangan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Sedangkan jika LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam pembayaran klaim  penjaminan, maka Pemerintah akan memberikan pinjaman kepada LPS. Stuktur Organisasi LPS terdiri dari: Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif. Dewan Komisioner merupakan pimpinan LPS, yang dipimpin seorang Ketua Dewan Komisioner. Dewan Komisioner LPS diangkat oleh Presiden. Sedangkan Kepala Eksekutif merupakan Anggota Dewan Komisioner yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS. Jangan Ragu Menyimpan Uang di Bank Masyarakat tidak peru ragu menyimpan uangnya di bank karena LPS menjamin simpanan pada seluruh bank konvensional dan bank syariah di wilayah Republik Indonesia, baik Bank Umum (Bank Asing, Bank Campuran, Bank Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah dan Bank milik Pemerintah) maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sehingga dengan dijaminnya simpanan pada seluruh bank, diharapkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank akan semakin meningkat.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks