Entertainment

16 pages
3 views

MAKALAH KRISIS MONETER

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
MAKALAH KRISIS MONETER
Transcript
  ii BAB I PENDAHULUAN A.   Latar Belakang Sebelum masa krisis moneter 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat pesat, kurs rupiah cenderung relatif stabil. Demikian pula iklim investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman Modal asing (PMA) meningkat terus menerus. Stabilnya nilai rupiah ini membuat para investor dan pemerintah selaku pihak yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi cenderung mengabaikan pinjaman terhadap mata uang asing, khususnya Dollar Amerika Serikat. Dengan tidak adanya perlindungan terhadap rupiah itu, belakangan membawa dampak yang kurang baik pada saat terjadinya resesi ekonomi secara global pada tahun 1998. Permasalahan krisis moneter ini bermula dari gonjang-ganjing krisis di sejumlah negara-negara Asia, seperti Jepang, Thailand, Malaysia dan sebagainya, termasuk Indonesia. Krisis di negara-negara maju dan berkembang pada masa itu diawali merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat. Gejolak ini membuat  banyak bank-bank di Indonesia mengalami kerugian, terutama yang mempunyai  pinjaman uang dalam bentuk mata uang asing. Kerugian ini di dukung pula oleh kurang tanggapnya pemerintah dalam mengantisipasi resesi ekonomi yang ditambah dengan memburuknya arus kas (cash flow) bank-bank selaku penyimpan dana masyarakat. Kenyataan ini berakibat pada sulitnya bank-bank untuk melakukan likuidasi, sehingga mendorong sejumlah nasabah menarik dananya dari bank secara  bersama-sama. Kepercayaan masyarakat terhadap bank pun menjadi suatu pertanyaan  besar, khususnya Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang bertugas melakukan  pengawasan terhadap bank-bank konvensional maupun bank perkreditan, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 Jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan . B.   Permasalahan Permasalahan krisis moneter pada masa itu memang tidak mudah untuk diatasi oleh  pemerintah, mengingat bahwa pemerintah pada saat yang bersamaan harus pula memikirkan permasalahan lain yang menjadi tuntutan perubahan masyarakat, seperti : reformasi hukum, sosial, kesejahteraan, dan sebagainya. Terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan telah mendorong terjadinya  ii  pembelian valas asing secara besar-besaran oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui kewenangan yang ada padanya akhirnya menerapkan kebijakan dengan mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memindahkan dananya ke bank- bank swasta untuk membantu finansial bank yyang masih dimungkinkan untuk diselamatkan. Pemerintah juga melakukan pelebaran sayap dengna cara melakukan intervensi pasar (intervension market) pada bulan juli 1997. Namun, fluktuasi nilai rupiah semakin tidak teratasi, bahkan kebijakan pemerintah cenderung menyebabkan terjadinya kelangkaan likuiditas di perbankan. Sedikit banyaknya lahirnya krisis moneter yang tidak terkendali pada era 1998 adalah  bagian dari keteledoran pengawasan pemerintah, terutama menyangkut kurangnya  pengawasan pemerintah terhadap lembaga-lembaga finansial, seperti bank. Deregulasi  perbankan tidak didukung oleh peraturan yang ketat dan, kuat dan objektif, sehingga  pada saat bank-bank melakukan pinjaman luar negeri, justru nilai rupiah tidak dilindungi dari kurs mata uang asin, khususnya terhadap Dollar Amerika Serikat. Melihat konteks diatas, dalam hubungannya dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi krisis moenter yang pernah terjadi pada masa satu dasawarsa yang lalu, maka tulisan ini ada baiknya membatasi diri pada uraian deskriktif analitts berkenaan dengan upaya-upaya dan atau peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan krisis moneter.  ii BAB II PEMBAHASAN A.   Krisis Moneter dan Penyebabnya  Krisis moneter 1998 merupakan suatu sejarah baru dalam pencapaian ekonomi global, sekaligus babak baru dalam sistem ekonomi liberal yang membawa dampak langsung terhadap perekonomian negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Krisis moneter yang terjadi pada sejak pertengahan 1997, bahkan  berkembang menjadi krisis ekonomi dan telah menjadi krisis kepercayaan pula. Masyarakat mempunyai mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang ada. Hal ini ditandai dengan runtuhnya Rejim Orde Baru yang nota bene dimata dunia dianggap sebagai salah satu pemerintahan yang dipandang sebagai rejim yang membangun ekonomi Indonesia secara pesat. Sehingga, dimasa rejim ini tidak heran apabila Indonesia dipandang negara yang menyandang predikat swasembada dalam berbagai sektor kehidupan. Kondisi krisis moneter yang dialami pada masa 1998 merupakan masa-masa sulit yang sangat berbeda dengan kondisi sebelum-sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi kurun waktu antara tahun 1969 - 1997 yang tidak  pernah mengalami penurunan, bahkan berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling pesat,  bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) perhitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang lebih secara merata 7 persen pertahun masa itu. Demikian pula pendapatan perkapita menggambarkan tingkat kemakmuran bangsa naik sebesar 5 persen pertahun. Sedangkan dalam kurun waktu 1985  –   1997 dapat diketengahkan disini, bahwa  pertumbuhan ekonomi mencapai 7,5 persen pertahun dengan pendapatan  perkapita naik sebesar 5,8 persen pertahun. Sementara itu dari sisi sumber daya manusia, angkatan kerja semakin dapat ditampung oleh lapangan pekerjaan yang tersedia, seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan ekspor Indonesia terhadap negara asing lainnya. Perlu ditambahkan pula, bahwa pada masa-masa itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing relatif konstan. Bahkan yang lebih mencegangkan lagi, pada masa antara tahun 1993  –   1994 pendapatan negara mengalami surplus.  ii Berdasarkan perhitungan angka-angka grafik diatas, seharusnya secara fakta  pemerintah Indonesia mampu dengan mudah mengatasi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Namun kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan, karena krisis yang melanda dibarengi dengan multi-dimensi krisis (crisis multidimetion) seperti semakin melemahnya daya saing ekonomi nasional terhadap ekonomi negara asing, dan adanya faktor-faktor pemicu krisis, seperti : rendahnya produktivitas kerja, minimnya upah pekerja, pengawasan keuangan yang tidak pada trek yang tepat, dan bermunculan praktek oligopoli maupun monopoli dalam berbagai situasi pasar. Berbagai kelemahan-kelemahan yang menyebabkan sulitnya diatasi krisis moneter sebagaimana disebutkan diatas, yang dipacu pula oleh situasi politik yang tidak menentu. Pada akhirnya, keseluruhan faktor-faktor pemicu krisis tersebut merupakan bentuk nyata dari ketidaksigapan Indonesia (baca : pemerintah) dalam mengatisipasi krisis. Bahkan apabila dihubungkan dengan cadangan devisa, maka telah terbukti bahwa pemerintah tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengatasi krisis yang berkepanjangan. Hal ini ditandai dengan ditandaganganinya  Nota Kesepahaman pinjaman Luar Negeri yang diajukan oleh pemerintah Indonesia yang selanjutnya disetujui oleh International Moneter Fund (IMF). Tujuan dana talangan tersebut adalah untuk menyelamatkan bank-bank yang dimungkinkan dilakukan penyehatan. Implikasi dari berbagai kelemahan yang dinyatakan diatas, adalah : 1) Aliran modal berbalik arah dari arus masuk (capital inflow) menjadi keluar (capital outflow) ; 2) Terjadinya kontraksi PDB yang bersumber dari menurunnya permintaan domestic ; 3) Meningkatnya jumlah pengangguran dan setengah pengangguran ; Ketiga implikasi ini, telah mengurangi dan menurunkan kesejahteraan rakyat terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Faktor-faktor  penyebab krisis moneter tersebut telah secara merata menggangu sector kehidupan mayarakat secara luas. Bahkan setelah satu dasawarsa lebih sejak krisis terjadi, dampak krisis masih begitu mencengkeram, hal ini ditandai dengan masih cenderung tingginya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing, khususnya Dollar Amerika Serikat.  ii B.   Kebijakan Pemerintah Mengatasi Krisis  Kebijakan ekonomi dengan berbagai dampak negatif sebagaimana uraian diatas, secara serius telah diupayakan diatasi dengan melaksanakan kebijakan ekonomi,  baik makro maupun mikro. Dalam jangka pendek kebijakan ekonomi pemerintah sejak masa krisis dimaksudkan memiliki dua sasaran strategis, yakni pertama : mengurangi dampak negatif krisis terhadap masyarkata berpendapatan rendah dan rentan, dan kedua : pemulihan pembangunan ke jalur semula. Upaya-upaya yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam rangka memulihkan  perekonomian negara dari dampak krisis moneter 1998 diatas diuraikan sebagai  berikut : 1.   Kebijakan Ekonomi Makro  Kebijakan ekonomi makro yang telah dilaksanakan pemerintah dalam upaya menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing adalah melalui kebijakan moneter yang ketat disertai anggaran berimbang, dengan membatasi anggaran sampai pada tingkat yang dapat diimbangi dengan tambahan dana dari pinjaman luar negeri, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) walaupun pada akhirnya sebagian dana BLBI tesebut ditemukan banyak penyimpangan dalam penggunaannya. Kebijakan moneter yang ketat dengan tingkat bunga yang tinggi selain dimaksukan untuk menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing,  juga dimaksudkan untuk menahan permintaan aggregate dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan tabungan di lembaga perbankan, sehingga dalam hal ini dibutuhkan deregulasi aturan perbankan yang ketat agar masyrakat si pemilik dana mempunyai kepercayaan terhadap bank. Meskipun demikian pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa tingkat bunga yang tinggi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi dan bersifat kontradiktif terhadap PDB. Oleh karena itu, tingkat suku bunga yang tinggi tidak akan selamanya dipertahankan, tetapi akan diturunkan secara sewajarnya sampai ke level lajimnya seiring dengna menurunya laju inflasi. Mekanisme pemberian suku bunga yang tinggi untuk penyimpanan dana oleh nasabah merupakan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah sejak krisis moneter, hal ini dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat menyimpan dananya di bank, sehingga bank mempunyai modal yang cukup untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit).
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks