Comics

12 pages
5 views

MAKALAH KORUPSI

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
MAKALAH KORUPSI
Transcript
  BAB I   PENDAHULUAN   1.   Latar Belakang Masalah  ` Tindak perilaku korupsi akhir-akhir ramai di perbincangkan, baik di media massa maupun maupun media cetak. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan oleh para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat sekarang malah merugikan negara. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melekukan tindak korupsi. Maka dari itu, di sini kami akan membahas tentang korupsi di Indonesia dan upaya untuk memberantasnya. 2.   Rumusan Masalah  Adapun beberapa rumusan masalah yang kami angkat adalah sebagai berikut : a. Apa yang dimaksud dengan korupsi ? b. Gambaran umum tentang korupsi di Indonesia Dan Jenis –  Jenis Korupsi ? c. Bagaimana persepsi masyarakat tentang korupsi ? d. Bagaimana fenomena korupsi di Indonesia ? e. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi ? f. Peran Serta Pemerintah dalam Memberantas Korupsi g. Peran Serta Mayarakat Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia ? h. Upaya –  upaya yang harus di lakukan dalam pemberantasan korupsi di indonesia .?  3. Tujuan  Adapun tujuan dapi penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut : a. Mengetahui pengertian dari korupsi. b. Mengetahui gambaran umum tentang korupsi Dan Jenis –  Jenis Korupsi. c. Mengetahui persepsi masyarakat tentang korupsi. d. Mengetahui fenomena korupsi di Indonesia. e. Mengetahui Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi f. Mengetahui Peran Serta Pemerintah Dalam Memberantasan Korupsi g. Mengetahui peran serta Mayarakat Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. h. Mengetahui upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi.  BAB II   PEMBAHASAN   A. Pengertian Korupsi  Arti harifiah adalah Kebusukan, keburukan, kebejatan, ke tidak jujuran, dapat di suap, Tidak bermoral, penyimpangan dari ke sucian.Menurut perspektif hukum, definisi korupsi di jelaskan dalam 13 pasal ( UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 ) Merumuskan 30 bentuk / Jenis tindak pidana korupsi, yang di kelompokan SBB : 1. Kerugian keuangan negara 2. Suap menyuap 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi B. Gambaran umum Korupsi di Indonesia Dan Jenis - jenis Korupsi  Korupsi di Indonsia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 yang diikuti dengan dilaksanakannya “Operasi Budhi” dan Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata. Pada era Orde Baru, muncul Undang-Undang Nomor3 Tahun 1971 dengan “Operasi Tertib”yang d ilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), namun dengan kemajuan iptek, modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga Undang-Undang tersebut gagal dilaksanakan. Selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.  Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak dan sistematis. Namun korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan  yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi.Gerakan reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 & Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye-lenggaraan Negara yang Bersih & Bebas dari KKN. Jenis-Jenis Korupsi  Menurut UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi. Namun secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi: 1. Kerugian keuntungan Negara 2. Suap-menyuap (istilah lain : sogokan atau pelicin) 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi (istilah lain : pemberian hadiah). C. Persepsi Mayarakat tentang Korupsi  Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh be-berapa oknum pejabat lokal, maupun nasional. Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi dan de- monstrasi. Tema yang sering diangkat adalah “penguasa yang korup”  dan “derita rakyat”. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas kepada para korup-tor. Hal ini cukup berhasil terutama saat gerakan reformasi tahun 1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif para pejabat. Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap masyarakat dan sistem pemerin-tahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan, persamaan dan kesejahteraan yang merata. D. Fenomena Korupsi di Indonesia  Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang, contohnya Indonesia, ialah: 1. Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada. 2. Institusi- institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya “ok - num” lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis/ekonomi, sosial, keaga -maan, kedaerahan, kesukuan, dan profesi serta kekuatan asing lainnya. 3. Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya banyak di antara mereka yang tidak mampu. 4. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih “kepentingan rakyat”.  Sebagai akibatnya, terjadilah runtutan peristiwa sebagai berikut : 1. Partai politik sering inkonsisten, artinya pendirian dan ideologinya sering beru-bah-ubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu. 2. Muncul pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepenting-an umum. 3. Sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya berlomba-lomba mencari keuntungan materil dengan mengabaikan kebutuhan rakyat. 4. Terjadi erosi loyalitas   kepada negara karena menonjolkan pemupukan harta dan kekuasaan.Dimulailah pola tingkah para korup.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks