Biography

20 pages
4 views

Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012 142 HAK DAN KEWAJIBAN YANG MENGIKAT TERHADAP SAKSI DI DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN PIDANA

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012 142 HAK DAN KEWAJIBAN YANG MENGIKAT TERHADAP SAKSI DI DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN PIDANA
Transcript
  Lex Crimen  Vol.I/No.4/Okt-Des/2012 142 HAK DAN KEWAJIBAN YANG MENGIKAT TERHADAP SAKSI DI DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN PIDANA 1  Oleh: Oktavianus Garry Runtuwene 2  ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah hak dan kewajiban yang mengikat terhadap saksi dalam praktek persidangan pidana dan bagaimanakah peranan saksi di dalam praktek persidangan pidana, serta nilai-nilai positif yang bisa dipetik dari pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Dengan metode kualitatif disimpulkan bahwa 1. Hak dan kewajiban saksi merupakan salah satu contoh hubungan timbal balik negara dan masyarakat, dimana hak-hak masyarakat pada umumnya maupun hak-hak masyarakat yang bertindak sebagai saksi, harus di lindungi negara. Dalam proses persidangan pidana, pemenuhan hak saksi oleh negara merupakan satu hal yang wajib dan apabila saksi merasa hak-haknya telah terpenuhi, maka secara tidak langsung akan berdampak positif bagi pelaksanaan kewajibannya di dalam proses persidangan. 2. Saksi merupakan orang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian yang dia lihat, dengar, dan rasa sendiri. Dalam persidangan pidana saksi adalah alat bukti nomor satu guna kepentingan mengungkap suatu tindak pidana, saksi-saksi yang di hadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah saksi yang memberatkan ( a charge ) dan saksi yang di hadirkan oleh penasehat umum terdakwa adalah saksi yang meringankan ( a decharge ). Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban saksi di dalam persidangan terdapat nilai-nilai normatif-universal yang 1  Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Nontje Rimbing,SH,MH, Adi T. Koesoemo, SH,MH, Fransiscus Tangkudung, SH,MH. 2  NIM: 080711341. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. bisa di jadikan tolak ukur untuk menjadi warga negara yang baik. Kata kunci: saksi, praktik persidangan pidana PENDAHULUAN A.   LATAR BELAKANG MASALAH Melihat peran sentral saksi dalam proses penyidikan dan peradilan tindak kejahatan (pidana maupun perdata), maka kiranya pentinglah bahwa hak dan kewajiban saksi ini harus dikaji secara lebih cermat bagi kita yang sedang menggeluti bidang studi hukum. Hal ini perlu dikaji agar pemahaman umum tentang hak dan tanggungjawab saksi bisa diketahui oleh masyarakat dan bisa mengurangi segala prasangka yang keliru mengenai eksistensi saksi beserta tugas dan tanggujawabnya. Karena alasan inilah, penulis tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul: “ hak dan kewajiban yang mengikat terhadap saksi di dalam persidangan pidana ”.   B.   RUMUSAN MASALAH 1.   Bagaimanakah hak dan kewajiban yang mengikat terhadap saksi dalam praktek persidangan pidana. 2.   Bagaimanakah peranan saksi di dalam praktek persidangan pidana, serta nilai-nilai positif yang bisa dipetik dari pelaksanaan hak dan kewajiban itu. C.   METODE PENULISAN Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2009:15), Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara  purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi  Lex Crimen  Vol.I/No.4/Okt-Des/2012 143 (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif adalah karena masalah yang dihadapi sangat holistic (menyeluruh), kompleks, dan dinamis sehingga tidak mungkin dapat dijaring dengan metode kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. TINJAUAN PUSTAKA A. SAKSI Menurut pasal 1 angka 26 kitab undang-undang hukum acara pidana, saksi adalah : “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri ”. Pihak korban juga dapat bertindak sebagai saksi di pengadilan seperti di muat pada pasal 160 ayat (1) b kitab undang-undang hukum acara pidana yang berbunyi: “Yang pertama -tama di dengar keterangan adalah korban yang menjadi saksi ”. Korban yang bertindak sebagai saksi biasanya merupakan saksi yang memberatkan tersangka/terdakwa ( a charge ). Saksi korban adalah saksi penting atau saksi utama yang dapat menjelaskan permasalahan yang sebenar-benarnya. Saksi ini dapat juga di sebut sebagai saksi mahkota ( kroen getuide ). B. KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Dalam keseluruhan sistem perundang-undangan, sebenarnya hanya terdapat sedikit porsi bagi para saksi, bahkan hampir tidak dimuat dalam perundang-undangan. Setelah reformasi baru adanya perhatian kepada saksi dan pentingnya perlindungan bagi hak dan kewajiban mereka. Secara yuridis, undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban saksi, termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. PEMBAHASAN A. HAK DAN KEWAJIBAN YANG MENGIKAT TERHADAP SAKSI DALAM PRAKTEK PERSIDANGAN PIDANA Di pengadilan negara-negara Asia, pemberian keterangan saksi lebih dititik beratkan, dan perlindungan saksi dan korban adalah hal krusial ketika berhadapan dengan korupsi dan penyiksaan oleh polisi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya. Orang-orang yang ditawarkan perlindungan oleh kepolisian biasanya khawatir karena mereka tidak akan tahu apakah polisi yang baik atau yang buruk yang akan melindungi mereka. Dalam beberapa contoh, aparat kepolisian dipandang buruk dan aktifitas kepolisian dapat saja menghadirkan ancaman dari pada perlindungan. 3  Di Negara lain, ketidakhadiran sebuah Undang-undang Perlindungan Saksi yang efektif telah menyebabkan hilangnya kualitas penyidikan dan jalannya persidangan. Di Sri Lanka, beberapa kasus diketahui bahwa para saksi dibunuh untuk menghentikan mereka bersaksi di persidangan. Di Filipina, kondisi serupa juga terjadi. Berharap agar para saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan di bawah kondisi semacam itu jelas merupakan hal yang langka. 4  Jika dilakukan kajian ilmiah mengenai hak dan kewajiban saksi yang mengikat 3  Asian Human Rights Commission Indonesia:  Sebuah Tinjauan Kritis Mengenai Undang-UndangPerlindunganSaksiDanKorban, http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/91/   4   Ibid  ., Hlm. 2.  Lex Crimen  Vol.I/No.4/Okt-Des/2012 144 dalam peradilan di indonesia, pantaslah dikatakan bahwa belum begitu maksimal. Kehadiran Undang-undang perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006, merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi saksi dan masyarakat, namun mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlu dan pentingnya perlindungan hak-hak dan kewajiban saksi maka hal ini perlu untuk direfleksikan. Salah satu amanat yang ada dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban ini adalah pembentukan lembaga perlindungan saksi atau LPSK yang di bentuk paling lambat satu tahun setelah undang-undang perlindungan saksi dan korban di sahkan. LPSK di bentuk pada tanggal 8 agustus, LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab pada presiden. Mengingat saksi memiliki hak dan juga kewajiban yang khusus, maka hal inilah yang mendasari penulis melakukan eksplorasi ilmiah mengenai bagaimana kedua hal ini sudah dijalankan dalam praktek persidangan. Persoalan yang menjadi polemik dasar dalam eksplorasi ilmiah ini adalah: di satu sisi, saksi membutuhkan perlindungan hukum yang tetap terhadap keamanan diri dan keluarga, namun di lain sisi dia harus menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk bersaksi di pengadilan. Di sini, kesadaran akan hak dan kewajiban yang mengikatlah yang harus diperhatikan, mengingat pengadilan di Indonesia beberapa dekade terakhir mengalami pasang surut dalam hal memberi kesaksian yang benar di hadapan pengadilan. Tidak sedikit orang saksi yang mengambil jalan untuk tidak bersaksi dan lari ke tempat lain atau negara lain untuk bersembunyi. Kasus Nazrudin, kasus Bank Century, Kasus Terorisme, dan lain-lain yang rata-rata para saksi dalam kasus ini harus menjadi buronan. Dari sisi lain, perasaan tidak nyaman yang dirasakan akan terjadi pada mereka sehingga menghindar adalah jalan yang diambil agar aman dalam persidangan. Di sini mereka melanggar hak dan kewajiban yang mengikat untuk bersaksi, namun di lain sisi sebenarnya mereka menuntut perlindungan yang aman, sebab keterangan saksi adalah salah satu unsur terpenting dalam hukum pidana maka hak-hak saksi  juga wajib di jamin Negara, sehingga dapat memberikan rasa aman dan bebas dari tekanan saat memberikan kesaksian. a.   Hak dan kewajiban saksi Menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2006 pasal 5, menyebutkan beberapa hak saksi (termasuk korban), yaitu: 5  1.   Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 2.   Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. 3.   Memberikan keterangan tanpa tekanan. 4.   Mendapat penerjemah. 5.   Bebas dari pertanyaan menjerat. 6.   Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. 7.   Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. 8.   Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 9.   Mendapat identitas baru. 10.   Mendapatkan tempat kediaman baru. 11.   Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. 12.   Mendapat nasehat hukum. 13.   Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. 5  Bambang Waluyo, Op Cit  , hlm. 40-41.  Lex Crimen  Vol.I/No.4/Okt-Des/2012 145 Hak-hak ini dilakukan di luar pengadilan dan dalam proses peradilan  jika yang bersangkutan menjadi saksi. Jika dicermati dalam pasal 5 ayat 2, maka hak-hak sebagaimana dimaksudkan di atas sebenarnya hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu sesuai keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jadi pemberian hak-hak tersebut secara selektif dan prosedural melalui LPSK. Yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu, antara lain: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi (dan korban) dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Keseimbangan dari hak yang melekat pada seorang saksi, terdapat juga kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh saksi (atau korban) sebagaimana dikatakan Arief Gosita yang dikutip oleh Bambang Waluyo, sebagai berikut: 1.   Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri) 2.   Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi. 3.   Ikut serta membina pembuat korban. 4.   Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi. 5.   Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban. 6.   Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuan (mencicil bertahan/imbalan jasa). 7.   Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada  jaminan. Atau sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006, bila korban atau saksi menginginkan perlindungan, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada pihak LPSK. Jika permohonan saksi diterima, maka diwajibkan untuk menandatangani persyaratan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan (pasal 30), sebagai berikut: 6  1.   Kesediaan saksi untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan 2.   Kesediaan saksi untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya. 3.   Kesediaan saksi untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK. 4.   Kewajiban saksi untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK. 5.   Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK. b. Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana dalam “Undang -undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR/RIB, mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana”, 7  yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian; tahap penuntutan oleh Penuntut Umum; tahap pemeriksaan di sidang pengadilan; dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan. 6  Bambang Waluyo, Op Cit  , hlm. 44-45. 7  Nyoman Serikat Putra Jaya , Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem), (Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ,Semarang: 2006), hlm. 26.  Lex Crimen  Vol.I/No.4/Okt-Des/2012 146 Dalam konteks inilah yang menjadi pembahasan tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau disebut “criminal justice process”. Criminal justice  process dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan; serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan, 8  kalau yang dijatuhkan pidana kurungan atau pidana penjara. Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana ( delict  ) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyelidik dalam hal ini adalah Polisi Republik Indonesia melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan (h eterdaad  ). 9  Uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa tahap-tahap pemeriksaan perkara dari proses yang dinamakan “penyelidikan”, di mana dalam penyelidikan adalah untuk menentukan apakah suatu peristiwa atau perbuatan (feit) merupakan peristiwa/perbuatan pidana atau bukan. Jika dalam penyelidikan telah diketahui atau terdapat dugaan kuat bahwa kasus, peristiwa atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana (delict) maka dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya yaitu penyidikan. Penyidikan adalah upaya pengusutan, mencari, dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada dasarnya polisi adalah penyidik tunggal, namun dalam kasus-kasus tertentu 8  Romli Atmasasmita, “Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, Alumni, 1982, hal. 70. 9 Al. Wisnubroto, Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana , (Jakarta:Penerbit PT. Galaxy Puspa Mega, 2002), hal. 1. dapat dilibatkan penyidik pegawai negeri sipil, misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan, bea cukai, keimigrasian dan lain sebagainya, bahkan dalam hukum acara pidana yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya kasus tindak pidana korupsi atau subversi, kewenangan penyidikan ada pada Jaksa. Uraian di atas, muncul beberapa pengertian dalam rangka penyidikan seperti yang dikemukakan oleh Nyoman serikat putra jaya sebagai berikut: 10  1.   Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 2.   Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya. 3.   Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini. 4.   Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. 5.   Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. 6.   Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 10  Nyoman Serikat Putra Jaya, Opcit  , hal. 27.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks