Documents

7 pages
6 views

Kontrak Non Pns

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
kontrak non pns
Transcript
    PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN LIUKANG TANGAYA PERJANJIAN KERJA TENAGA KONTRAK   Nomor : /Panwascam-Lk. Tangaya/VI/2017 Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Juni Tahun Dua Ribu Lima Belas di Kantor Sekretariat Panwas Kecamatan Liukang Tangaya, telah dibuat perjanjian oleh dan antara: I. TAUFAN, S.Pd   Kepala Sekretariat Kecamatan Liukang Tangaya bertempat tinggal di Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Kecamatan yang berkedudukan di Pl. Sapuka Kec. LK. Tangaya, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ; II. ..........................................   ..........................................(Nomor KTP dan alamat) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . Mengingat: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA  membutuhkan tenaga kontrak sebagai Staf Panwas Kecamatan Liukang Tangaya Dalam rangka pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati pangkajene dan kepulauan; 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan Sekretaris Jenderal Bawaaslu RI Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengkatan Pegawai Sekretariat dan Staf Sekretariat , sebagaimana surat lamaran a.n. Mudatsir, S.Pd tanggal Satu Juni Dua Ribu Lima Belas melakukan perikatan dengan PIHAK KEDUA melalui perjanjian kerja; 3. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan setuju untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima untuk mengadakan hubungan kerja dengan PIHAK PERTAMA ; 4. Bahwa guna pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana tersebut pada angka 3, PIHAK PERTAMA telah menganggarkan pembiayaan untuk hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA , yang bersumber dari Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015; 5. Berdasarkan kepada hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  sepakat untuk membuat dan mengikat diri pada Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Ruang Lingkup Perjanjian  2 Ruang lingkup perjanjian ini adalah Perjanjian kerja tenaga kontrak atas nama PIHAK KEDUA  pada Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Liukang Tangaya, dengan tugas pokok sebagai Pelaksana Teknis, dengan uraian tugas sebagaimana dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Pasal 2 Jangka Waktu Perjanjian (1) PIHAK PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  bersepakat bahwa Perjanjian ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal Satu Juni 2015 sampai dengan Seluruh Tahapan selesai sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Anggaran Belanja Kecamatan Liukang Tangaya   (2) Dengan berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hubungan kerja PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan/atau uang jasa lainnya. (3) Apabila PIHAK PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  bermaksud untuk memperpanjang perjanjian ini, maka pihak yang bermaksud untuk memperpanjang perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir dan perpanjangan tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya. (4) PIHAK PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  dapat mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana diatur pada ayat (1), dengan ketentuan bahwa pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya. Pasal 3 Hak dan Kewajiban Para Pihak (1) PIHAK PERTAMA  wajib memberikan honorarium kepada PIHAK KEDUA  yang diterimakan setiap akhir bulan berjalan atau awal bulan berikutnya, yang jumlahnya adalah sebagaimana dirinci dalam uraian honorarium pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini, yang dibebankan pada belanja Hibah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan; (2) Semua pembayaran kepada PIHAK KEDUA  dilakukan secara langsung oleh PIHAK PERTAMA  kepada PIHAK KEDUA;  (3) PIHAK KEDUA  wajib melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan Pasal 1 dengan baik, rajin, jujur dan bertanggung jawab dengan predikat kinerja minimal sesuai dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan produk kerja sebagaimana diperjanjikan dalam Pasal 1 Perjanjian ini. (4) PIHAK KEDUA  wajib bekerja pada hari/jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku serta wajib menaati dan tunduk pada peraturan tata tertib bagi pegawai Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Liukan Tangaya, peraturan disiplin pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum serta ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan dan rahasia  jabatan di Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berlaku maupun yang akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA . (5) Sehubungan dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini PIHAK KEDUA  berhak: a. Menerima honorarium sebesar jumlah yang tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini;  3 b. Biaya perjalanan dinas dalam hal PIHAK KEDUA  melakukan perjalanan dinas, diberikan sesuai peraturan perjalanan dinas yang berlaku. (6) PIHAK KEDUA  tidak akan menuntut hak lain di luar hak yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Pasal 4 Kerahasiaan Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang diketahui oleh PIHAK KEDUA  yang terkait dengan Perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya dan tidak memberitahukan dan/atau memberikan data baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun juga. Pasal 5 Pengakhiran Perjanjian (1) Selain karena alasan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini, Perjanjian berakhir apabila PIHAK KEDUA : a. diberhentikan karena: 1) tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5); 2) dalam keadaan memaksa yang disebabkan adanya pengurangan tenaga kerja tidak tetap karena formasi diperkecil, perubahan organisasi dan keadaan-keadaan khusus lainnya; b. meninggal dunia; atau c. mengundurkan diri. (2) Dalam hal PIHAK KEDUA  mengakhiri Perjanjian karena mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA  harus menyampaikan surat pengunduran diri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian diakhiri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) dan harus sudah menyelesaikan segala penugasan yang diberikan kepadanya. (3) Apabila PIHAK KEDUA  tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA  dapat sewaktu-waktu memutuskan Perjanjian ini dengan PIHAK KEDUA  tanpa membayar ganti rugi apapun. Sebelum pemutusan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA  akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) hari kalender. (4) Untuk pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), PIHAK PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang mensyaratkan Keputusan Pengadilan untuk mengakhiri berlakunya suatu perjanjian secara sepihak. Pasal 6 Force Majeure (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini oleh salah satu pihak atau para pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan memaksa).  4 (2) Yang termasuk sebagai force majeure  adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada: a. bencana alam/wabah penyakit; b. pemberontakan/huru hara/perang; c. kebakaran; d. sabotase; e. pemogokan Umum; atau f. kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini. (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan force majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja mulainya kejadian tersebut. (4) Kelalaian atau kelambatan pihak yang terkena force majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai force majeure.  (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat force majeure  tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya. (6) Jika kejadian force majeure berkepanjangan hingga 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka salah satu dari pihak, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, dapat mengakhiri perjanjian ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran perjanjian ini. Pasal 7 Pemberitahuan (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan telah dianggap telah dilaksanakan sebagaimana mestinya apabila diperoleh tanda penerimaan oleh pihak yang menerima. Pasal 8   Penyelesaian Perselisihan (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka PIHAK PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Dalam hal tidak tercapai permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka PIHAK PERTAMA  dan PIHAK KEDUA  sepakat menyerahkan penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan tersebut melalui pengadilan dan PIHAK PERTAMA  serta PIHAK KEDUA  memilih kedudukan hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks