Documents

48 pages
233 views

Dok 7-Buku 2-Bahan Ajar-Pimpemdagri

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Bahan Ajar Modul 2 Kompetensi Pengawas
Transcript
  BUKU II BAHAN AJAR DIKLAT KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BAGI PEGAWAS KODE UPK : O.841120.019.01 MENYUSUN PROGRAM KEGIATAN KERJA SAMA STRATEGIS DOKUMEN : 7 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2017  1 KATA PENGANTAR Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi ( competency based training  ) adalah sebuah kebutuhan untuk menghadapi era globalisasi  yang menghendaki sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan fungsinya melakukan standardisasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi mulai menyusun kebijakan terkait pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis kompetensi bertujuan untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang kompeten dalam bidang tugasnya masing-masing. Salah satu tools  yang dibutuhkan dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi adalah menyiapkan standar perangkat pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Standar perangkat pembelajaran ini bertujuan memberikan panduan bagi penyelenggara, pengajar dan peserta dalam setiap tahapan proses pembelajaran. Salah satu dokumen dalam perangkat pembelajaran adalah Bahan Ajar. Bahan Ajar merupakan dokumen pegangan pengajar yang bertujuan memberikan pedoman dan arah bagi pengajar terkait materi/pokok bahasan yang akan disampaikan selama proses pembelajaran. Bahan Ajar ini berisi antara lain latar belakang, tujuan pengembangan kompetensi, penggunaan bahan ajar, pokok bahasan, sub pokok bahasan, ringkasan, latihan unjuk kerja dan evaluasi. Bahan Ajar ini bermanfaat bagi lembaga penyelenggara, pengajar maupun peserta diklat untuk dapat memantau proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Dengan terusunnya Bahan ajar ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Bahan Ajar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perangkat pembelajaran.  Jakarta, ...........................2017 Kepala BPSDM  2 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .................................................................................. i KATA PENGANTAR ............................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................ iii BAB I BAB II PENDAHULUAN. A. Latar Belakang ........................................................ B. Tujuan Pengembangan Kompetensi .............................. C. Penggunaan Buku Informasi ................................ MENGINVENTARISASI KESIAPAN ORGANISASI TERKAIT KERJA SAMA   2.1 RENCANA STRATEGIS SKPD ……………………………………  4 2.1.1 Pengertian Renstra SKPD….  ............................. 8 2.1.2 Manfaat Rencana Strategis SKPD………………….. ................. 8 2.1.3 Penyusunan Renstra SKPD ............................................ 9 2.1.4 Pengendalian dan Evaluasi Renstra SKPD .......................... 10 2.2 PROSEDUR MENGAKSES RENSTRA SKPD SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU   ……………………………………………………… 2.3. ASPEK-ASPEK PENGORGANISASIAN PROGRAM KERJASAMA .................................................................. 10 2.4. ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ……………..  211  32 BAB III. PENUTUP...................................................................... 3.1. Kesimpulan....................................................... 3.2. Saran................................................................... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 1.   Penjelasan Test 2.   Contoh RENSTRA  3 BAB I PENDAHULUAN 1.1.latar Belakang. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 233 ditetapkan bahwa pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, harus memenuhi persyaratan kompetensi teknis; manajerial; dan sosial kultural. Selain memenuhi kompetensi dimaksud pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan yang terdiri atas 7 (tujuh) jenis yakni kompetensi bidang kebijakan desentralisasi; hubungan pemerintah pusat dengan daerah; pemerintahan umum; pengelolaan keuangan daerah; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; hubungan pemerintah daerah dengan DPRD; dan etika pemerintahan. Ditinjau dari Perspektif Kepemimpinan Pancasila, seorang pemimpin pemerintahan dipersyaratkan juga untuk mencerminkan Falsafah Bangsa Pancasila sebagai pandangan hidup diri dan sebagai bangsa Indonesia serta menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Karena Pancasila mengandung wawasan tentang hakikat, asal, tujuan, nilai, dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya baik secara perorangan maupun sosial. Falsafah Hidup Bangsa mencerminkan konsepsi yang menyeluruh dengan menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai faktor sentral dalam kedudukannya yang fungsional terhadap segala sesuatu yang ada. Hal ini berarti, bahwa wawasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara kultural diinginkan tertanam dalam hati sanubari, watak kepribadian, dan mewarnai kebiasaan, perilaku serta kegiatan pemerintahan dan lembaga-lembaga masyarakat. Kelima nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila merupakan inti dambaan yang memberikan
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks