Documents

3 pages
186 views

Bima Hukum Agraria

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
mok
Transcript
  NAMA : BIMA ANDRIYANSYAH NPM : B1A014154 HUKUM AGRARIA LANJUTAN PERBANDINGAN HAK MILIK PRIVAT DAN HAK MILIK KOLEKTIF OLEH : MUHAMMAD YAMANI Perbandingan antara hak milik privat dan hak milik kolektif dari bahan ajar hukum agraria lanjutan ini, saya berpendapat bahwa antara hak milik privat dan hak milik kolektif ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing masing, karena para sarjana pun berpendapat ada yang setuju dengan lembaga hak eigendom privat dan ada yang tidak setuju dengan adanya hak eigendom privat, masing masing pun mempunyai pendapat. Dalam membuktikan hak eigendom yang mana lebih baik pun masih susah untuk ditentukan mana yang lebih baik dan mencari tau apakah hak eigendom privat itu perkembangan dari lembaga hak eigendom kolektif ataukah sebaliknya. Perkembangan nya di Indonesia pun dalam permasalahan ini bahwa di Indonesia tidak memisahkan antara hak eigendom privat dan hak eigendom kolekif, bahwa dalam status hak milik atas tanah diberikan kepada individual karena sesuai dengan fungsinya sebagai fungsi social, sehingga hak miliknya bersifat privat individual dan hak menikmati hasilnya bersifat kolektif. Pengertian hak atas tanah menurut UUPA :   Pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa “bumi  air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh  Negara”.  Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari  Negara termaksud dalam UUPA (pasal 1 ayat 2) memberi wewenang kepada Negara untuk :      Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan memeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;       Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan  bumi, air dan ruang angkasa;      Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan  perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.   Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (UUPA, pasal 4 ayat 1). pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung  berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Pada pokoknya dapat dikatakan bahwa menurut hasil penelitian, tidak dapat ditentukan dengan pati bagaimana hak permulaan dari hak eigendom privat, hak manakah yang lebih dahulu, hak eigendom privat atau hak eigendom kolektif. Dalam perkembangan sejarah nya hak eigendom privat dan hak eigendom kolektif ini kadang kadang kecenderungan yang satu menang atas kecenderungan yang lain, terpengaruh oleh keadaan yang bersifat teknis maupun sosial, dan juga ada yang berpendapat bahwa hak eigendom pasti mulai dari hak eigendom kolektif dan berakhir sebagai hak eigendom privat, dan dalam perkembangan nya bisa sebalik nya. Sebagai individu dan makhluk sosial dan makhluk sosial, dan berdasarkan itu sebagai  pedoman, sebaiknya kita menggunakan sistem kolektif dan privat, bersama-sama. Kecuali bahwa ini juga sesuai dengan realita agrarian di masyarakat Indonesia, sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Khusus mengenai hak eigendom atas tanah, oleh karena manusia terlalu mementingkan sifatnya sebagai individu, maka timbulah keadaan bahwa ada golongan orang yang mempunyai  tanah luas dengan tidak memikirkan kepentingan orang lain dan adanya golongan orang yang tidak mempunyai tanah atau hanya mempunyai sebidang tanah sempit, karena keadaannya tidak menguntungkan, tidak mampu untuk memperoleh tanah. Dapat dikatakan bahwa tidaklah ada gunanya untuk tidak menyetujui adanya hak privat, atau tidak menyetujui adanya hak kolektif atas tanah, karena kedua nya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing masing dank arena kedua sikap ini masing masing berat sebelah, dan melihat juga dari sifat hakekat kodrat manusia tidak dapat menentukan mana yang lebih baik antar hak privat maupun kolektif. Hak milik privat dan hak milik kolektif keduanya harus diakui karena itu adalah termasuk sifat manusia sendiri, hanya saja dapat melihat dari sisi beratnya pada hak privat dan hak kolektif, Dalam hubungan bangsa Indonesia dengan tanah, hak privat dan kolektif juga mempunyai pendapat masing masing, di lain pihak ada yang lebih mementingkan sifat manusia sebagai makhluk sosial dan karena itu tidak setuju dengan hak milik privat dan mementingkan hak milik kolektif. Melihat dari hubungan Negara/bangsa dengan tanah, jangan melihat dan mengikuti  pandangan blok barat maupun timur dan juga pandangan penjajah bahwa tanah adalah hak eigendom privat, kita juga tidak mau mengikuti pandangan blok timur bahwa tanah itu adalah hak eigendom Negara saja sebagai wakil rakyat (hak kolektif).
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks