Documents

37 pages
183 views

Bab II pajak pph23

of 37
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
pajak pph 23 atas fee marketing
Transcript
  6 BAB II LANDASAN TEORI Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, diperlukan suatu landasan yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah yang terindentifikasi, sehingga pembahasan atas perumusan masalah yang ada tidak melebar. Landasan teori bertujuan untuk memfokuskan pembahasan masalah agar tetap mengacu  pada landasan teori yang dibutuhkan adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. 2.1   Konsep Dasar Pajak    2.1.1   Pengertian Pajak   Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., adalah: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum(2016:1). Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani  yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo  dalam bukunya Waluyo  adalah:  7 Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan(2013:2) 2.1.2   Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2016: 4)  pengelompokan fungsi pajak dapat dibagi menjadi sebagai berikut:   1.   Fungsi Anggaran ( budgetair  )   Sebagai sumber pendapatan, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. ini dapat diperoleh dari penerimaan  pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, dikeluarkan dari  pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi  pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor  pajak.  8 2.   Fungsi Mengatur ( regulerend  ) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 3.   Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat,  penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 4.   Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan  pendapatan.  9 2.1.3   Syarat Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2016: 4)  agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:   1.   Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan  pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. 2.   Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini meberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan,  baik bagi negara maupun warganya. 3.   Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi) Pemugutan tidak boleh megganggu kelancaran kegiatan  produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks