Books - Non-fiction

19 pages
21 views

Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di Indonesia

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di Indonesia
Transcript
  DAFTAR ISI Gerakan Sosial (Baru) Pasca "Orde Baru"1.PKBI: Aktor Intermediary dan Gerakan Sosial Baru Haryanto, Siti Mauliana Hairini, Abu Bakar 187-1992.Gerakan Buruh Pasca Soeharto:Politik Jalanan di Tengah Himpitan Pasar Kerja Fleksibel  Muhtar Habibi 200-2163.Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan:Sebuah Transformasi Perjuangan Masyarakat(Kasus Masyarakat Moro-Moro Register 45 Mesuji Lampung) Oki Hajiansyah Wahab 217-2334.Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di Indonesia Emilianus Yakob Sese Tolo 234-2495.Optimising Community-Based Forest Management Policy InIndonesia:A Critical Review Lucas Rumboko, Digby Race, Allan Curtis 250-2726.Berlindung dalam Hak Asasi Manusia:Strategi Pekerja Seks di Eropa untuk Mentransformasi KebijakanProstitusi Rima Nusantriani Banurea 273-292 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikISSN 1410-4946Volume 16, Nomor 3, Maret 2013 (187-292) i  234  Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 16, Nomor 3, Maret 2013 Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di Indonesia Emilianus Yakob Sese Tolo   Abstract Land tenure system is a crucial factor for the development of the nation. As a developing country,Indonesia is still encountering serious problems related to unequal land tenure system, indicated by thecontinuing rise of the Gini index of the land ownership year by year. This has negative implications for productivity and livelihoods. Therefore, agrarian reform is an urgent need that must be executed immedi-ately. The agrarian reform in Indonesia should be led and pioneered by the alliance of the working class:the industrial workers (laborers) and farmers. The author argues that the alliance of the working classwill have an impact on realization of agrarian reform which could lead the nation to the better develop-ment. However, agrarian reform must also be supported by other sectors such as cooperatives and villageindustrialization. However, these sectors are necessary to put into practice sustainable economic democ-racy after implementing agrarian reform so as to escape from capitalism logic of capital accumulation. Keywords:  gini index of the land ownership; agrarian reform; the alliance of the working class; cooperatives;village industrialization; and economic democracy   Abstrak Sistem kepemilikan tanah merupakan faktor yang sangat menentukan arah pembangunan bangsa. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami persoalan serius berkaitan dengan sistem kepemilikan tanah yang timpang, ditunjukkan oleh koefisiengini kepemilikan tanah yang terus naik dari tahun ke tahun. Hal ini berimplikasi negatif bagi produktivitas dan kesejahteraan petani. Karena itu, reforma agraria adalah kebutuhanmendesak yang mesti segera dilakukan. Aktor penggerak reforma agraria mesti dipeloporioleh aliansi kelas pekerja yang berwawasan nasional dan terorganisir, yakni buruhindustri (buruh) dan petani. Aliansi kelas pekerja seperti ini akan berdampak pada lebihcepat terealisasinya reforma agraria dan pembangunan bangsa Indonesia yang lebihmaju, adil dan merata. Namun, reforma agraria mesti juga didukung oleh sektor-sektorlain seperti koperasi dan industrialisasi pedesaan. Sektor-sektor ini diperlukan agar terjadidemokrasi ekonomi yang berkelanjutan pasca reformasi agraria, bukan akumulasi kapitalseperti dalam logika kapitalisme. Kata Kunci: koefisien gini kepemilikan tanah; reforma agraria; aliansi kelas pekerja; koperasi;industrialisasi pedesaan; dan demokrasi ekonomi    Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikVolume 16, Nomor 3, Maret 2013 (234-249)ISSN 1410-4946  Magister Administrasi Publik UGM Yogyakartae-mail: emilianustolo@yahoo.com  235 Pendahuluan Sejak lama, Indonesia telah mengalamifakta paradoksal: kaya sumber daya alam,tetapi masih banyak rakyatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Sejak tahun 2008,pertumbuhan ekonomi Indonesai selalupositif yakni 4,58 persen (2009), 6,1 persen(2010), 6,5 persen (2011), dan 6,3 persen(2012). Namun, pertumbuhan ekonomi initidak diikuti oleh pemerataan ekonomi. 1  Halini ditunjukkan oleh koefisien gini   (  gini in-dex ) yang terus naik yakni 0,39 (2009), 0,38(2010), dan 0,41 (2011). Menurut analisisekonomi politik,  gini index di atas 0,4 sangat berbahaya bagi stabilitas sebuah negarakarena berpotensi menimbulkan konfliksosial akibat kesenjangan ekonomi yangterlalu tinggi antara yang kaya dan miskin(Sinaga, 2012). Menurut BPS (Maret 2011), jumlah orang miskin di Indonesia sebesar29,89 juta jiwa, laporan Bank Dunia jauhlebih mengejutkan, yakni 40 persen daritotal penduduk Indonesia (  Media Indonesia  ,5/1/2012). Di Indonesia (2011), kekayaan dari40 orang terkaya, setara dengan kekayaan60 juta penduduk. Atau, kekayaan dari 43ribu penduduk hampir sama dengankekayaan yang dimiliki oleh 140 jutapenduduk   ( Prakarsa Policy Review, 2011).Fakta di atas menunjukkan bahwa In-donesia merupakan negara dengankesenjangan ekonomi tinggi, sekaligusmerupakan negara terburuk dalammengatasi kemiskinan di Asia Tenggarakarena jumlah penduduk miskin bertambah2,7 juta dalam tiga tahun terakhir. Salah satupenyebab tingginya kesenjangan ekonomidan kemiskinan adalah adanya faktaketiadaan keadilan agraria, ditunjukkanoleh  gini index kepemilikan tanah yangterus naik dari tahun ke tahun, yakni padatahun 1983 adalah 0,50 menjadi 0,72 padatahun 2003 ( Prakarsa Policy Review,  2011).Untuk mengatasi persoalan ini, maka perludilaksanakan reforma agraria. Reformaagraria didefinisikan sebagai ‘suatu penataanulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumberagraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil padaumumnya yang sekaligus menjadi landasanmenuju proses industrialisasi nasional’ (Setiawan, 2008: 414).Tulisan ini akan membahas urgensireforma agraria di Indonesia yang dibagi kedalam enam bagian. Setelah introduksi akandijelaskan tentang kontestasi wacanareforma agraria di Indonesia denganmenarik sejarah sejak pasca kemerdekaanhingga pasca reformasi. Pada bagian ketigaakan diuraikan tentang landasan teoritisyang berkaitan dengan reforma agraria danpembangunan. Pada bagian keempat akandijelaskan tentang fakta-fakta empiris yangmenjadi basis untuk merekomendasikanreforma agraria di Indonesia. Setelah itu,akan diuraikan strategi mengupayakanreforma agraria yang dilakukan melaluialiansi kelas pekerja, yakni aliansi petani dan buruh. Tulisan ini akan ditutup dengankesimpulan singkat. Kontestasi Wacana Reforma Agraria diIndonesia Wacana reforma agraria di Indonesia berjalan naik turun, sangat bergantung padadinamika politik dan kemauan penguasayang terjadi sejak Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan Belanda. Karena itu,Wiradi (2005) menegaskan bahwa kondisiagraria Indonesia ditentukan oleh empat 1 Selama ini pertumbuhan ekonomi di Indonesiadidorong oleh sektor modern atau non-tradeable seperti sektor keuangan, jasa, real estat,transportasi, komunikasi, perhotelan,perdagangan, dan restoran. Pertumbuhan sektorini berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.Sebaliknya, sektor tradeable  seperti pertanian,pertambangan, dan manufaktur mengalamipertumbuhan yang rendah. Padahal, pelakuekonomi sektor tradeable  ini jauh lebih banyak jikadibandingkan dengan sektor nontradeable . Hal inilahyang menyebabkan paradoks ekonomi di Indone-sia: ‘ekonominya tumbuh, tapi tidak semuasejahtera’ (Khudori, 2013). Emilianus Yakob Sese Tolo, Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di Indonesia  236  Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 16, Nomor 3, Maret 2013 faktor yang saling berkaitan yakni (1)warisan sejarah, (2) dinamika internal, (3)intervensi pemerintah melalui pelbagaikebijakan, dan (4) intervensi pihak luarseperti perusahaan besar nasional dan multinasional. Dinamika keempat faktor inimembentuk kebijakan nasional dalamkaitannya dengan struktur agraria di Indo-nesia.Setelah kemerdekaan, Sukarno,Muhamad Hatta, dan para  founding fathers yang lain berniat mengubah sistemperekonomian kolonial dengan menatakembali sistem agraria nasional agar tidakmelayani modal asing. UU Agraria 1970 buatan Belanda diberhentikan implemen-tasinya (Luthfi et.al.  2011). Dalam upayareforma agraria, Partai Komunis Indonesia(PKI) merupakan kelompok paling radikaldan konsisten memperjuangkan reformaagararia dengan mengampanyekan “tanahuntuk penggarap”. Oleh sebab itu padamasa demokrasi terpimpin, Sukarno yang berkomitmen untuk mewujudkan“sosialisme Indonesia” melawan kaumkapitalis dan feodal, melihat PKI sebagaipartai yang memahami ideologi politiknya.Atas pertimbangan itu, Sukarno bersediamengakomodasi PKI dalam perjuangannyaserta membantu melawan musuh politik PKIyakni Angkatan Darat dan partai-partai Is-lam (Rachman, 2012: 7-14).Menurut Soemardjan (1962), tujuanutama reforma agraria pasca kemerdekaan bukan untuk memfasilitasi pembangunanekonomi, meski reforma agraria itu sendiri berimplikasi ekonomis bagi kehidupanmasyarakat. Awalnya, pada tahun 1945,sebagai percobaan, reforma agrariadilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, disebuah desa perdikan di Banyumas, JawaTengah. Implementasi reforma agraria inididukung oleh UU No. 13/1946. Melalui UUini, hak istimewa yang diberikan kepada elitdesa (tuan tanah) dalam kaitannya dengankepemilikan tanah dan hak-hakkepemimpinan dicabut. Pemerintahmengambil tanah-tanah dari para elit desadan dibagikan kepada para petani ( share-croppers ) yang sebelumnya bekerja secara bagi hasil. Namun, pemerintah membayarkompensasi bulanan seumur bagi merekayang kehilangan tanah (Rachman, 2012 danSoemardjan, 1962).Tiga tahun setelah kemerdekaan,pemerintah mengeluarkan UU darurat No.13/1948 yang kemudian diganti dengan UUNo. 5/1950. Dengan UU ini, para petani berhak atas tanah yang sebelumnyadikontrol oleh perusahan Belanda, yangpada tahun 1940 mencakup 42.544 hektar,khususnya sekitar empat puluh perusahangula milik Belanda di Yogyakarta danSurakarta (Rachman, 2012 dan Luthfi et.al 2011). Perusahaan yang ditinggalkanBelanda pun diambil alih oleh pemerintahdengan membayar kontrak dengan parapetani. Kemudian, reforma agrariadilakukan pada skala yang lebih luasdengan memasukan tanah-tanah partikelir 2 atau perkebunan milik pribadi, yangdiperkirakan seluas 1.150.000 hektar didaerah Jawa dan Sulawesi. Tanah inisebelumnya dijual oleh Belanda kepada or-ang-orang Inggris, Arab, dan Tionghoa padamasa krisis keuangan sebelum abad XIX(Soemardjan, 1962).Tahun 1951, pemerintah membentukPanitia Jakarta yang melahirkan tiga usulanpeting; (1) perlu adanya penetapan batasluas maksimum dan minimum, (2) yangdapat memiliki tanah untuk usaha tani kecilhanya warga negara Indonesia, dan (3)pengakuan atas hak rakyat atas kuasa 2 Tanah partikelir berbeda dengan tanah milikpribadi. Individu yang memiliki tanah partikelirmemilik hak istimewa yang disebut landheerlijkerechten  yang melegitimasinya untuk memerintahsetiap individu yang berada di wilayahkekuasaannya. Maka pemilik tanah memilikiwewenang untuk membentuk pemerintah sendiri,di wilayah tanah yang luas tersebut, sehinggapemerintahaan di wilayah itu sebagai ‘negaradalam negara’ (Rachman 2012: 23).  237 undang-undang (Luthfi et.al  2011: 12). Padamasa demokrasi terpimpin tahun1959-1965,pemerintah mengeluarkan UU No. 1/1958yang berimplikasi pada penghapusan tanahperkebunan pribadi (  particuliere landerijen )dan semua hak istimewa yang sebelumnyadikuasai oleh para elit desa diambil alih olehpemerintah. Para elit desa diberi dua pilihan;menjual langsung kepada petani, ataumenjual kepada pemerintah yang kemudiandibagikan kepada para petani yang bekerjapada perkebunan itu. Dalam dua penjualandi atas, pemerintah yang menentukan hargadan dapat dicicil dalam waktu maksimumlima tahun. Namun, para pemilikperkebunan dapat meminta izin atausertifikat kepada pemerintah untuk memilikiperkebunannya dalam jangka waktu yangditetapkan oleh UU Agraria (Soemardjan,1962 dan Rachman, 2012).Pada April 1960, pemerintahmenerbitkan UU Perjanjian Bagi Hasil No.2 Tahun 1960 yang dirasa lebih mudahimplementasinya dibandingkan dengan land reform . UU ini lebih berpihak padapetani penggarap dengan ‘ketentuan bagihasil 6:4, dari yang semula 5:5’ (Luthfi et.al 2011: 13). Pada tanggal 24 September 1960,Sukarno mengesahkan UU No. 5/1960tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria (UUPA) yang membawa anginsegar bagi reforma agraria. Sementara itu,Peraturan Pemerintah (PP) No. 224/1961menjadi dasar pembagian tanah danpemberian ganti rugi. Reforma agrariadirencanakan untuk dilaksanakan berdasarUUPA dan PP tersebut. Dalam kurun waktu1960-1961, penghapusan tanah partikelirhampir tuntas (Rachman, 2012), tetapipemerintah belum melakukan land reform karena masih sibuk menyusun aturan dankebijakan serta pembentukan panitia landreform  dari institusi presiden sampai lurah.Reforma agraria terjadi dua tahun pascapengesahaan UUPA. Maka dari itu, ditahun 1962-1964 sering terdengar beritatentang aksi pendudukan lahan oleh parapetani yang dijadikan sebagai objek landreform, yakni tanah-tanah absentee 3   (tanahguntai), tanah para elit desa yang luasnya bertentangan dengan UU agraria(Setiawan, 2008), tanah bekas swapraja, dan beberapa tanah di bawah kekuasaan negara(Achdian, 2009). Selain itu, objek reformaagraria adalah tanah bekas perkebunankolonial dan sebagian kawasan hutan yangmenuai pro dan kontra (Rachman, 2012).Namun, usaha untuk melakukan landreform  pada perkebunan kolonial tidak berjalan mulus. Hal itu disebabkan olehUUPA yang mengonversi hak erpacht menjadi hak guna usaha (HGU). Apalagipada saat itu, tanah yang telahdinasionalisasikan oleh Sukarno pada tahun1957 berada pada tangan tentara yangsudah mengambil alih, ketika Sukarnomengumumkan pemerintah darurat.Karena berada pada kekuasaan tentara yangmengklaim tanah bekas perkebunan itusebagai HGU, para petani yang berupayamenduduki tanah itu dituduh melakukanpendudukan ilegal dan menggangguketertiban umum, sehingga harus ditindaktegas. Padahal, di balik itu semua, banyaktentara menguasai HGU dan menjelmakelas sosial baru sebagai ‘tentara pengusaha’(Rachman, 2012: 25-32). Akibat kendalatersebut, hingga tahun 1963 panitia hanyamampu melakukan land reform  seluas337.445 hektar (Achdian, 2009: 74) danmasih ada sekitar 3 juta petani yang tidakmemiliki tanah di Jawa, Madura, Bali, danNTT (Luthfi et.al  2011).Dari tahun 1963-1965, masalah reformaagraria didukung oleh PKI denganmenggerakan organisasi pedesaan berhaluan kiri seperti Barisan Tani Indone-sia (BTI), Serikat Buruh Perkebunan Indo-nesia (Sarpubri), dan Serikat Buruh 3 Tanah absentee  adalah tanah yang dimiliki oleh or-ang-orang yang tidak tinggal di desa tanah itu berada (Luthfi et.al  2011: 15). Emilianus Yakob Sese Tolo, Reforma Agraria dan Aliansi Kelas Pekerja di Indonesia
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x