Business & Economics

5 pages
29 views

Konflik antara Sudan dan negara pecahannya

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Konflik antara Sudan dan negara pecahannya
Transcript
  Konflik antara Sudan dan negara pecahannya, Sudan Selatan, menyebabkan ribuan orang mati di tanah perbatasan Darfur. Perang berdarah juga terjadi di Kordofan dan Blue Nil. Pada April 2012 lalu, diledakannya sumber nafkah berupa sumur minyak di Higlig menghangatkan konflik dan kontak senjata antara kedua belah pihak. Berbagai upaya diplomasi untuk mengatasi perseteruan antara kedua belah pihak telah banyak dilakukan. Yang mutakhir, adalah jalan tengah honorium pemanfaatan pipa Sudan untuk minyak dari Selatan. Meski banyak pihak yang menilai, kesepakatan itu dirasa kurang memuaskan bagi Selatan. Namun Juba lebih mempertimbangkan dua cabang strategi ekonomi yang akan diambil, yakni memanfaatkan Pipa minyak Sudan utara, dan mengalternatifkan ekspor minyak mentah ke pasar internasional. Dengan begitu membuka peluang optimis bagi kedua negara sebagai wujud implementasi tumbuhnya kesadaran bekerjasama antara keduanya dan jika dilaksanakan dengan iktikad yang baik. Perjanjian antara Sudan dan Sudan selatan adalah sebuah perkembangan untuk mengembangkan kepercayaan pasca konflik berkepanjangan. Untuk masa sekarang, nampaknya Sudan Selatan lebih memilih terbuka kepada Sudan Sebagai alternatif temporer disamping juga melakukan pemugaran sistem. Dalam hal ini Sudan Selatan mampu menunjukkan kepada Sudan Utara bahwa Selatan negara yang tangguh. Terbukti tidak sampai hancurnya sistem Sudan selatan selama konflik seperti yang diharapkan Sudan Utara, dan ekonomi yang merosot pun dapat dipulihkan meskipun Sudan selatan telah kehilangan 98% sumber nafkahnya. Padahal Ahli Siasat perang Sudan Utara sudah memprediksi Sudan Selatan tidak akan mampu bertahan lebih dari 6 bulan. Saat ini, tidak etis jika mempertanyakan seberapa tulus itikad baik antara kedua negara yang terjalin dalam beberapa kesepakatan kerjasama, karena selain kita sama tahu, rekonsiliasi keduanya itu terasa pahit. Bagaimanapun juga keadilan dipertanyakan setelahnya, terutama bagi “serangga” yang diberantas di perbatasan Darfur oleh Pasukan operasi militer Sudan Utara. Hubungan cerah antara keduanya, juga dipengaruhi oleh kondisi politik pada masing-masing negara. Di Sudan Selatan, South Sudan ’s Ruling Party (SPLM -Party berkuasa Sudan Selatan) lebih leluasa menggerakkan sayapnya karena belum adanya oposisi yang terorganisir. Begitu halnya dengan National Congress Party (NCP-Party penguasan Sudan) milik Omar al-Bashir yang mendapat angin positif meski banyak yang memprediksi ke depan setelah 2015 (diadakan pemilu) akan ada pertanyaan-pertanyaan besar, seperti, Siapa pengganti pemimpin NCP? Karena sejauh ini belum  ada tokoh yang punya kharisma cukup kuat untuk menggantikan Bashir. Justru saat ini Hassan al  – Turaby pembesar party oposisi  – yang sangat diharapkan, malah kurang begitu terangkat di masyarakat. Atau pertanyaan besar apakah kemudian hari, seperti yang diberitakan beberapa media lokal Sudan, bahwa sebagian orang-orang yang berafiliansi Islam di NCP dan memiliki peran penting di Militer akan mengkudeta sesudah 2015? Atau bahkan sebelumnya? Sejarah yang membuktikan. Jalan damai yang berlangsung dan stabilitasi politik yang terjadi antara kedua negara ini, bagaimanapun adalah tanggung jawab pembuat kebijakan di Khartoum dan Juba. Mereka yang menentukan sejauh mana bulevar perdamaian antar keduanya mampu bertahan. Amir Idris melalui tulisannya yang berjudul “ Sudan: The Way Forward  ” (Sudan: Jalan ke Depan) membuat manuver terbuka (lebih tepatnya, membuka celah diskusi) terhadap tulisan Dr. Elwathig Kameir’s, Disintegration of the Sudanese State: the Most Likely Scenario  (Disintegrasi Negara Sudan: Skenario yang Paling Mungkin) yang diterbitkan Sudan Tribune pada February 10, 2013 lalu. Amir Idris justru memberi fikrah bahwa mempertanyakan integritas kedua belah pihak bukanlah solusi untuk menyentuh perdamaian. Yang Sudan sedang butuhkan adalah sebuah reformasi kebijakan, diantaranya, sangat penting bagi negara untuk merangkul demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang inklusif. Meskipun kelemahan demokrasi adalah hanya sebagai alat: lewat mana nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam masyarakat dapat diterjemahkan ke dalam realitas. Misalnya, prinsip dan aturan seperti pemilu, aturan hukum, hak berserikat dan berekspresi. Partisipasi politik memang bisa menawarkan kebebasan ekspresi bagi warga dalam bentuk substantif. Namun, untuk menjadi proyek politik yang sukses, reformasi politik harus menjadi proses yang inklusif di mana semua struktur negara dan lembaga harus didemokratisasikan. Misalnya, proses reformasi politik ini harus menghilangkan kesenjangan antara desa-kota, wilayah pusat - dan dikotomi pusat dan lokal. Jika proses reformasi politik ini berhasil dilakukan harus menumbuhkan budaya baru kewarganegaraan dari bawah ke atas dan didukung oleh reformasi kelembagaan yang efektif formal serta perluasan praktik demokrasi dan norma-norma di tingkat masyarakat dan negara.  Ala kulli hal  , jalan tengah yang dibangun antara kedua negara harus disambut baik oleh semua pihak. karena kejayaan plus kedamaain bagi Sudan hanya bisa dibangun untuk masa depan, bukan masa lalu  – dengan sederet sejarah yang tidak perlu berulang-ulang diceritakan. Kedua belah pihak saling membuka lembaran baru. Khartoum pada khususnya telah belajar bahwa Sudan Selatan adalah musuh tangguh. Ini telah menantang semua harapan bahwa itu akan runtuh setelah menutup produksi minyaknya.   Sudan Selatan juga telah belajar bahwa masyarakat internasional sangat mendorong kedua negara untuk saling membangun kesepakatan dan kerjasama. Yang dapat mengubah hubungan dari antagonisme menjadi perkembangan simbiosis-pragmatis. Meski harmonisasi antar kedua belah pihak mungkin masih ada beberapa kendala tak terduga yang bisa menghambat hubungan, tapi kedua negara memiliki segudang alasan untuk berharap( Hasil Kajian LTN-NU Khartoum Sudan/Red: Anam  ) Gambaran Umum Konflik Sudan Selatan - Sudan Utara Mayoritas perpecahan internal seringkali dapat ditemukan di berbagai negara dalam  Afrika. Bahkan perpecahan internal ini tidak hanya sebatas perpecahana pada kesatuan rakyat sebuah negara, akan tetapi masuk kepada tingkatan konflik atau perang sipil/saudara. Perang saudara biasa terjadi akibat perbedaan paham antar kedua pihak, bahkan sampai konflik antar agama dan etnis yang tidak mampu hidup harmonis bersama dalam sebuah negara. Perpecahan internal yang terjadi di Sudan ada beberapa. Pertama di Darfur sejak 2003, dimana pokok permasalahannya terletak pada meningkatnya gerakan-gerakan yang menentang pemerintahan pusat Omar Al-Bashiir. Pembersihan etnis terjadi, menghasilkan ratusan ribu warga meninggal, serta jutaan mengungsi ke negara tetangga. Kedua adalah kasus antara Sudan Selatan, serta Sudan Utara. Latar belakang konflik ini sebab adanya ketidakadilan dalam pemerintahan pusat, terhadap hak-hak warga di Sudan Selatan. Dari segi politik dan ekonomi, Sudan Selatan sering tidak dianggap dalam keputusan politik, serta proliferasi ekonomi ke daerah tersebut, menyebabkan ketidaksetaraan lapangan pekerjaan dan perkembangan daerah. Sering pula terjadi ekspolitasi di daerah Sudan Selatan oleh pemerintahan pusat yang berlokasi di Sudan Utara. Seringkali dikatakan bahwa latar belakang konflik internal antara Sudan Selatan dan Utara tidak hanya di motivasi oleh sebab-sebab diatas, tetapi juga berhubungan dengan diskriminasi ras dan agama oleh pemerintahan pusat. Sehingga dikatakan bahwa konflik internal yang terjadi di Sudan juga merupakan konflik antar agama, sekaligus  ras. Dari segi agama, daerah Sudan Utara memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, dan merupakan ras Arab. Sedangkan di Sudan Selatan, mayoritas penduduk beragama Kristen, dan ras kulit hitam. Pemerintahan pusat yang berpegang teguh pada ideologi Islam, kerap menganggap bahwa penduduk Arab Islam lebih superior dibandingkan mereka yang berkulit hitam dan beragam Kristen. Diskriminasi inilah yang menjadi salah satu sebab terjadinya konflik yang paling lama, di negara Afrika yang paling besar saat ini. Namun untuk menganalisa sumber konflik antar Sudan Utara dan Selatan, perlu dianalisa sejak masa penjajahan Inggris dan Mesir. Dari Segi historis, pada saat penjajahan Inggris, telah terjadi eksploitasi, serta ketidaksetaraan perkembangan yang diperkenalkan oleh penjajahan Inggris sebelum kemerdekaan. Kolonialisasi Inggris gagal untuk membentuk mekanisme yang lebih baik dalam hal transisi kekuasaan Inggris, ke Sudan itu sendiri, serta gagal untuk mempersiapkan kebutuhan Sudan Selatan sebelum kemerdekaan. Warga Sudan selatan seringkali diculik demi kepentingan perdagangan perbudakan. Perkembangan lebih difokuskan di daerah Sudan Utara. Akibatnya, dari segi ekonomi, kesempatan politik, serta pendidikan, Warga Sudan Selatan tidak mampu untuk bersaing dengan Sudan Utara. Kemerdekaan di tahun 1956 memberikan harapan besar bagi rakyat Sudan Selatan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dari segi pendidikan, politik, ekonomi, serta perkembangan yang merata. Tidak hanya berfokus di daerah Sudan Utara. Namun, kemerdekaan menjadi ajang memperlebar jarak perkembangan antar kedua wilayah tersebut. Sudan Utara meneruskan kebijakan yang sebelumnya diaplikasikan oleh penjajahan dari Inggris. Pemerintahan pusat terus menerus mengaplikasikan program perkembangan ekonomi regional tidak merata, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang tidak memberikan kesempatan kepada Sudan Utara untuk berkembang. Harapan Sudan Selatan untuk mengembangkan wilayah, serta membentuk negara persatuan yang lebih ternyata telah memperburuk keadaan dan mempebesar diskriminasi tersebut.  Struktur pemerintahan Sudan pasca kemerdekaan juga mencurigakan. Sebab civil service atau departemen-departemen pemerintahan di Sudan Selatan, semua merupakan warga dari Sudan Utara. Sehingga muncul-lah beberapa perspektif dari masyarakat Sudan Selatan, bagaimana Sudan Utara memiliki insentif untuk menguasai Sudan secara keseluruhan. Tentunya hal tersebut ditanggapi serius oleh semua rakyat Sudan Selatan. Namun yang merefleksikan kebijakan diskriminatif adalah penyebaran Islam, bahkan di Sudan Selatan itu sendiri. Setelah kemerdekaan, hanya 6 individual dari Sudan Selatan yang dijabat sebagai posisi administrative Sudan. Sehingga banyak terjadi penyebaran ideologi Islam pasca kemerdekaan tersebut. Februari 1962, pemerintahan pusat menutup secara paksa sekolah-sekolah Kristen. Juga muncul beberapa usaha pemerintah untuk menerapkan hukum Syariah, sebuah hukum yang menggunakan hukum agama Islam sebagai pedoman. Tentunya ini ditanggapi dengan penuh kemarahan oleh rakyar Sudan Selatan, dan semua penduduk Sudan yang beragam Kristen. Bukan hanya itu, penyebaran ini dilakukan dengan niat memaksa semua rakyat menerima hukum tersebut. Masyarakat yang merasa tertindas, terutama dalam hal kebebasan agama, serta kesempatan dalam kontribusi ekonomi negara yang tidak merata telah menyebabkan perang sipil selama bertahun-tahun di Sudan. Perang Sipil pertama pada tahun 1955-1972, dilanjut pada perang sipil kedua tahun 1983-2005. Merupakan perang Sipil paling lama, serta paling banyak menelan korban. Posted by Hakim Simanjuntak on - Rating: 4.5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x