Documents

6 pages
35 views

BAB I Pph 23

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Pph 23
Transcript
  1 BAB I PENDAHULUAN 1.1   Latar Belakang Perbankan merupakan sasaran pembangunan ekonomi, dimana  perbankan diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan  perekonomian di Indonesia. Khususnya dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, dalam hal ini bukan kesejahteraan segolongan orang atau perorangan saja melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Hal tersebut menandakan bahwa bank sangat  penting dalam pembangunan nasional karena fungsi bank dalam Pasal 1 angka 2 UU perbankan mendefinisikan fungsi bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk  berpartisipasi dalam pembangunan dengan mengadakan pengumpulan dana melalui usaha-usaha yang dijalankan perbankan, seperti tabungan, deposito, giro maupun kredit. Adanya tabungan, deposito, maupun kredit menimbulkan terjadinya perputaran uang di masyarakat sehingga dapat dipergunakan untuk pembangunan. Salah satu lembaga keuangan  perbankan yang memberikan kredit adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).  2 Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut :   1.   Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2.   Memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 3.   Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain. Dalam menjalankan usahanya, BPR mengembangkan strategi agar dana yang terhimpun dari debitur bisa digunakan semaksimal mungkin kepada kreditur maupun calon kreditur, oleh karena itu biasanya BPR akan menekankan cara agar produk jasanya dapat memenuhi keinginan masyarakat dan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, dengan tujuan itu maka disini bagian marketing   sangat berperan penting agar dapat terealisasi, sebab atas kegiatan yang dilakukan oleh marketing   timbullah kewajiban BPR untuk imbalan atas hasil kerja bagian marketing   tersebut, yang sifatnya diluar penghasilan pokok marketing  , istilah dalam dunia ekonomi disebut dengan  fee marketing.  Untuk memenuhi kewajiban  perpajakan, maka BPR harus mentaati aturan perpajakan mulai dari menghitung, menyetor dan melapor pajak yang terdapat di PD BPR. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang masalah  3  perpajakan yang dilakukan oleh PD BPR CN, apakah sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Perpajakan. Untuk itu penulis mengambil judul “TINJAUAN  PERLAKUAN, PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK ATAS FEE MARKETING PADA PD. BPR CN DI SERANG ”.   1.2   Identifikasi Masalah Dari latar belakang diatas, maka dalam Tugas Akhir ini akan diselesaikan beberapa permasalahan, sebagai berikut:   1.   Bagaimana perlakuan perpajakan atas  fee marketing   yang dilakukan oleh PD BPR CN? 2.   Bagaimana penghitungan pajak atas  fee marketing   yang dilakukan oleh PD BPR CN? 3.   Bagaimana penyetoran dan pelaporan pajak  fee marketing   yang dilakukan oleh PD BPR CN? 1.3   Tujuan Penelitian Berdasarkan judul yang diambil penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam kerja praktek ini adalah:   1.   Untuk mendapatkan pemahaman perlakuan perpajakan yang dilakukan oleh PD BPR CN atas  fee Marketing  . 2.   Untuk mengetahui perhitungan pajak atas  fee Marketing   yang dilakukan oleh PD BPR CN. 3.   Untuk mengetahui penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 atas  fee marketing yang dilakukan oleh PD BPR CN.  4 1.4   Kerangka Pemikiran Pajak sangat berperan penting dalam pembangunan negara, karena seperti kita ketahui bahwa sumber pendapatan negara terbanyak dari sektor  pajak. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan  perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP):  Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas  penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu Tahun Pajak. Pajak Penghasilan terbagi berbagai macam pajak penghasilan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Badan.  Namun dari beberapa PPh yang tercantum ada beberapa PPh yang kompleks keterjadiannya pada suatu entitas, yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23, entitas sekecil apapun yang sudah termasuk klasifikasi wajib pajak badan/PKP dalam hal menjalankan kegiatan usahanya diharuskan memotong/memungut PPh pasal 21 dan PPh Pasal 23 sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, terutama PPh Pasal 23 yang
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x