Documents

8 pages
100 views

3. PERDIR 0069_2016_SPM

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Sistem Pengendalian Mutu
Transcript
  Menimbang Mengingat PT PLN PERSERO) PERATURAN DIREKSI PT PLN PERSERO) NOMOR 0069 P/DIR/2016 TENT ANG SISTEM PENGAWASAN MUTU MATERIAL KETENAGALISTRIKAN a DIREKSI PT PLN PERSERO) bahwa Sistem Pengawasan Mutu Material Ketenagalistrikan telah diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN Persero) Nomor 482.K/DIR/2012 Tanggal 28 September 2012; b bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terkait dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN} dan pengawasan produk imper yang belum diproduksi di dalam negeri, maka perlu dilakukan penyempurnaan atas ketentuan Sistem Pengawasan Mutu Material Ketenagalistrikan; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN Persero) tentang Sistem Pengawasan Mutu Material Ketenagalistrikan. 1 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Sadan Usaha Milik Negara; 2 Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 3 Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 4 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Sentuk Perusahaan Umum Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan Persero); 6 Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri; 7 Peraturan Menteri Perindustrian No 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Prociuk Dalam Negeri untuk Pembangunan lnfrastruktur Ketenag a istrikan; 8 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 03/M-IND/PER/1/2014 Tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Prociuk Dalam Negeri dalam Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran dan Pendapatan dan Selanja Daerah; 9 Anggaran Dasar PT PLN Persero); 10. Keputusan Menteri Sadan Usaha Milik Negara Nomor SK-179/MSU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan AnggotaAnggota Direksi Perusahaan Perseroan Persero) PT Perusahaan Listrik Negara; 11. Keputusan Menteri Sadan Usaha Milik Negara Nomor SK-272/MBU/12/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Persero) PT Perusahaan Listrik Negara; 12. Keputusan Menteri Sadan Usaha Milik Negara Nomor SK-211/MSU/10/2015 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Persero) PT Perusahaan Listrik Negara; 13. Keputusan Direksi PT PLN Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN Perser6) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN Persero) Nomor 0313.K/DIR/2014; 14. Keputusan Direksi PT PLN Persero) Nomor 1477.K/DIR/2011 tentang Quality ssurance Jaminan Mutu) dan Quality Control Pengawasan Mutu) QAQC) Transformator Tenaga di Lingkungan PT PLN Persero); 15. Keputusan ....  15 Keputusan Direksi PT PLN Persero) Nomor 0015.P/DIR/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Persero). Memperhatikan Keputusan Direksi PT PLN Persero) Di Luar Rapat Sirkuler) Nomor 139/DIR/2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Serta Tempat Kedudukan Anggota Direksi PT PLN Persero). MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DIREKSI PT PLN PERSERO) TENTANG SISTEM PENGAWASAN MUTU MATERIAL KETENAGALISTRIKAN. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : Pasal 1 Ketentuan Umum 1. PLN adalah PT PLN Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 Tahun 1994 beserta perubahannya. 2 Direksi adalah Direksi PLN. 3 PLN Pusat adalah PT PLN Persero) Kantor Pusat. 4 PLN Pusertif adalah PT PLN Persero) Pusat Sertifikasi. 5 PLN Puslitbang adalah PT PLN Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan. 6 PLN Unit adalah PT PLN Persero) Wilayah, PT PLN Persero) Distribusi, PT PLN Persero) Unit lnduk Pembangunan UIP), PT PLN Persero) Unit Transmisi, PT PLN Persero) Pusat Pengatur Beban P2B) dan PT PLN Persero) Pembangkitan. 7 Sistem Pengawasan Mutu SPM) adalah sistem pengawasan yang dilakukan oleh PLN Pusertif terhadap pabrikan yang memproduksi Material Ketenagalistrikan yang akan digunakan pada instalasi ketenagalistrikan di lingkungan PLN Unit dan Anak Perusahaan untuk menjaga mutu produk material/peralatan sesuai dengan standar, dibuktikan dengan terbitnya sertifikat SPM SRM. 8 Pemegang Sertifikat SPM adalah badan usaha yang mempunyai kewajiban untuk menggunakan tanda pengenal <> LMK<> yang dikeluarkan oleh PLN Pusertif yang dipasang pada hasil produksinya setelah memenuhi syarat dalam SPM. 9 Pemohon/Peserta SPM adalah pabrikan produk dalam negeri atau agen tunggal produk. 10. Material Ketenagalistrikan adalah semua peralatan termasuk kelengkapannya asesoris) yang dipergunakan dalam instalasi ketenagalistrikan terdiri dari instalasi sistem distribusi, transmisi dan pembangkitan. 11. Produk Dalam Negeri adalah material ketenagalistrikan yang diproduksi atau dibuat oleh Perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan menggunakan bahan baku/komponen impor. 12. Prociuk Imper adalah material/peralatan ketenagalistrikan yang belum diproduksi di dalam negeri. 13. Sertifikat SPM adalah bukti peniiaian awal bahwa suatu pabrikan dalam negeri mempunyai kemampuan dalam memproduksi suatu material tertentu sesuai dengan standar. 14. Surat Rekomendasi Mutu SRM) adalah bukti penilaian awal bahwa suatu pabrikan luar negeri dan agen tunggalnya mempunyai kemampuan dalam memproduksi dan mengedarkan material imper sesuai dengan standar. 15. Suspen adalah penghentian sementara proses produksi suatu produk yang tidak sesuai standar dalam rangka mencegah produk tersebut digunakan oleh PLN Unit dan Anak Perusahaan. 16. Pencabutan SPM adalah tidak berlakunya Sertifikat SPM untuk suatu Material Ketenagalistrikan tertentu.  17 Pembatalan ... 17. Pembatalan adalah penarikan kembali Surat Perjanjian dan Sertifikat SPM, sehingga Sertifikat SPM yang telah diterbitkan dianggap tidak ada. 18. Asesmen adalah kegiatan penilaian awal terhadap sistem manajemen produksi yang dilakukan secara sistematis, dalam menilai kemampuan pabrikan dalam memproduksi dan mengendalikan mutu kesesuaian persyaratan dokumen, bahan baku, proses produksi, sistem pengendalian mutu dan penerapannya. 19. Survailen adalah kegiatan penilikan dan pengawasan di pabrik untuk melihat konsistensi sistem manajemen produksi dan sistem pengendalian mutu. 20. Audit khusus adalah kegiatan yang dllakukan untuk memverifikasi tindakan korektif yang meliputi investigasi penyebab ketidaksesuaian, langkah perbaikan dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pabrikan yang dikenakan sanksi pembekuan sertifikat akibat telah terjadinya ketidaksesuaian pada produk yang dihasilkan. 21. Standar Prociuk Relevan adalah standar yang digunakan sebagai referensi penilaian mutu produk bersertifikat SPM atau SRM. 22. Uji Jenis adalah pengujian terhadap contoh produk awal prototype) sesuai dengan standar relevan. 23. Uji Rutin adalah pengujian yang dilakukan oleh pabrik terhadap hasil produksinya sesuai sistem pengendalian mutu yang ditetapkan. 24. Uji Serah Terima adalah pengujian yang dilakukan oleh PLN terhadap sampel yang mewakili sejumlah produk yang akan diserah-terimakan. 25. Uji Verifikasi adalah pengujian terhadap produk yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa produk tersebut masih memenuhi/mengacu laporan uji jenis. 26. Uji Pengawasan adalah pengujian yang dipandang perlu yang dilakukan terhadap produk selain Uji Jenis, Uji Verifikasi, Uji Rutin dan Uji Serah Terima. 27. Pabrikan adalah perusahaan yang membuat peralatan secara mandiri, dimana perusahaan tersebut memiliki peralatan untuk proses produksi dan pengendalian kualitas sendiri, termasuk perusahaan yang melakukan perakitan peralatan ketenagalistrikan dan memiliki izin usaha dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 28. Anak perusahaan PLN adalah Perusahaan yang sahamnya lebih dari 50 lima puluh persen) dimiliki oleh PLN 29. Sub kontraktor adalah perusahaan/distributor/pabrikan yang menyuplai material bahan baku kepada Pemegang Sertifikat SPM/SRM. Pasal Maksud dan Tujuan 1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam mengawasi Material Ketenagalistrikan yang dipergunakan pada instalasi PLN diseluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan standar, teknis dan kinerja performance). 2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa Material Ketengalistrikan yang digunakan pada instalasi milik PLN dapat mendukung keandalan dan keselamatan ketenagalistrikan serta mendukung pelaksanaan kebijakan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur ketenagal stri kan Ruang lingkup Peraturan ini meliputi : Pasal3 Ruang Lingkup a Ketentuan Sistem Pengawasan Mutu Produk; b Mekanisme Pengawasan Mutu Prociuk; c Standar yang Dirujuk dalam Pengujian Jenis; d. Pengelolaan Pengujian; e Penggolongan Pabrikan Prociuk Dalam Negeri; f Ketentuan Penerbitan Sertifikat SPM dan SRM; g Kewajiban Pemegang Sertifikat SPM dan Pemasangan Tanda Pengenal <>LMK<>; h Tanggung Jawab Pemegang Sertifikat SPM dan SRM; i Wewenang dan Kewajiban PLN Pusertif;   ã j. Perjanjian ... j. Perjanjian Pengawasan Mutu k. Biaya-biaya I. Sanksi; m. Perbaikan Berkesinambungan; Pasa14 Ketentuan Sistem Pengawasan Mutu Produk SPM Prociuk diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Prociuk yang ciiprociuksi oleh Pabrikan dalam negeri harus mempunyai Sertifikat ISO 9001 dan SertifikaUSurat Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN), seciangkan produk yang ciiproduksi oleh Pabrikan luar negeri harus mempunyai Sertifikat ISO 9001; b. Tidak termasuk Prociuk Material Ketenagalistrikan yang terdaftar cialam Daftar Negatif lnvestasi; c. Prociuk lmpor Material Ketenagalistrikan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuci pada huruf a dan b dapat diberikan SRM dengan masa berlaku selama 1 satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan paling lama 1 satu) tahun. Pasal Mekanisme Sistem Pengawasan Mutu Material Ketenagalistrikan 1) Mekanisme Sistem Pengawasan Mutu Material Ketenagalistrikan dilakukan sebagai berikut: a. Pengajuan permohonan SPM; b. Verifikasi dokumen yang dipersyaratkan; c. Asesmen sistem manajemen produksi; d. Pengujian jenis terhadap prototype produk yang akan ciisertifikasi; e. Penerbitan Sertifikat SPM termasuk penggunaan tancia pengenal <>LMK<> untuk produk dalam negeri; f. Penerbitan SRM untuk prociuk impor; g. Pengujian Serah Terima Material Ketenagalistrikan yang telah diproduksi; h. Pengujian pengawasan; i Survailen secara berkala terhadap sistem manajemen produksi untuk produk impor apabila diperlukan); dan j. Pembekuan Sertifikat SPM atau SRM jika produk tidak sesuai standar. 2) Petunjuk pelaksana dari verifikasi dokumen yang dipersyaratkan, asesmen manajemen produksi, penerbitan Sertifikat SPM atau SRM dan Survailen akan diatur lebih lanjut oleh PLN Pusertif. Pasal6 Standar yang Dirujuk dalam Pengujian Jenis 1) Pengujian Jenis dilakukan dengan mengacu pada standar dengan urutan prioritas sebagai berikut : a. Standar PLN SPLN). b. Standar Nasional Indonesia SNI). c Standard International lectrotechnical Commission IEC). d. Stanciar lain yang relevan. 2) Penggunaan standar lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf d ditetapkan oleh Direksi PLN. 3) Dalam hal Standar yang dirujuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) mengalami perubahan maka jangka waktu masa transisi pemberlakuan standar baru untuk pengajuan SPM baru adalah 2 dua) tahun. 4) Apabila setelah melewati masa transisi selama 2 dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 3) pabrikan belum mengajukan type test maka pemberlakuan standar yang dirujuk ditentukan oleh Direksi. 1) 2) 3) 4) Pasal7 Pengelolaan Pengujian Pengujian SPM dilakukan oleh PLN Puslitbang. Pengujian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1) terdiri dari 4 empat) kategori, yaitu Uji Jenis, Uji Verifikasi, Uji Serah Terima dan Uji Pengawasan. Apabila mata uji yang fasilitas ujinya tidak tersedia atau tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat 2) maka PLN Puslitbang dapat melakukan pengujian di laboratorium independen yang telah terakreditasi ISO 17025. Pengaturan Uji Jenis meliputi:
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks