Documents

74 pages
7 views

PERDA-isi

Please download to get full document.

View again

of 74
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NO.2 2003 SERI. E PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2003 T E N T A N G RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA BARAT Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di Propinsi Jawa Barat secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; b. bahwa dalam rangka me
Transcript
  PERDA NO.2 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  1 LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NO.2 SERI. E2003 PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARATNOMOR 2 TAHUN 2003T E N T A N GRENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI JAWA BARATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR JAWA BARAT Menimbang :a.bahwa untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di Propinsi Jawa Barat secaraserasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya danberkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatyang berkeadilan;b.bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor,wilayah, dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang;c.bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat sebagaimanaditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994perlu disesuaikan dengan visi dan misi Propinsi Jawa Barat sampai denganTahun 2010, terbentuknya Propinsi Banten serta diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentangRencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat.  Mengingat:1.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi JawaBarat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun2000 No. 182, Tambahan Lembaran Negara No. 4010);2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan LembaranNegara Nomor 2043);3.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraNomor 2931);4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran NegaraTahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);5.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran NegaraTahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);6.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LembaranNegara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);7.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);8.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (LembaranNegara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);9.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3470);10.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3478);11.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3480);12.Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (LembaranNegara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);13.Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran NegaraTahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);14.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); NO.2 SERI. E2003 PERDA NO.2 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  2  15.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Nomor 3699);16.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3839);17.Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (LembaranNegara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);18.Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LembaranNegara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);19.Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (LembaranNegara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);20.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (LembaranNegara Tahun 2002 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1226);21.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (LembaranNegara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);22.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran NegaraTahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);23.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3294);24.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (LembaranNegara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);25.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (LembaranNegara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);26.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996tentang Pelaksanaan Hak danKewajiban, serta Bentuk dan Tata CaraPeran Serta Masyarakat dalamPenataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104);27.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata RuangWilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Nomor 3721);28.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alamdan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);29.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang PengendalianPencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);  NO.2 SERI. E2003 PERDA NO.2 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  3  30.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis MengenaiDampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Nomor 3838);31.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Petauntuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);32.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LembaranNegara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);33.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang TatacaraPertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);34.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan danPengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraTahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);35.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang PenyelenggaraanDekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, TambahanLembaran Negara Nomor 4095);36.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan TugasPembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan LembaranNegara Nomor 4106);37.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4145);38.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4146);39.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (LembaranNegara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);40.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan danPenyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, danPenggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);41.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan KawasanLindung;42.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagiKawasan Industri; NO.2 SERI. E2003 PERDA NO.2 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x