Documents

3 pages
6 views

FUNGSI SERTA PERANAN LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN.docx

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
FUNGSI SERTA PERANAN LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebelum Amandemen: Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat yang berwenang: - menetapkan UUD, menetapkan GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden. - Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan
Transcript
  FUNGSI SERTA PERANAN LEMBAGA NEGARA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN   1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)   Sebelum Amandemen:   Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan  ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR”  dan MPR adalah “penjelmaan  dari seluruh rakyat yang berwenang:   - menetapkan UUD, menetapkan GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden.   - Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat.   - Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 (tujuh) kali berturut turut.     - Memberhentikan sebagai pejabat presiden.   - Meminta presiden untuk mundur dari jabatannya.   - Tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden.   Lembaga Negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah Presiden, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan partai politik yang paling  banyak menduduki kursi di MPR.   Sesudah Amandemen:   Wewenang MPR berdasarkan Pasal 3 UUD Tahun 1945 adalah:   - Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.   - Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.   - Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.   - Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa  jabatannya.   - Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.   2) Presiden atau Wakil Presiden   Sebelum Amandemen:   - Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun kedudukannya tidak “neben”  akan tetapi “untergeordnet”.   - Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi (consentration of power and responsiblity upon the president).   - Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power).   - Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.   - Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa  jabatannya.   Sesudah Amandemen:   Masa jabatan Presiden (juga Wakil Presiden) adalah lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dalam satu masa  jabatan saja (pasal 7 UUD 1945 hasil amendemen).   Kedudukan presiden meliputi dua macam, yakni:   a. Presiden sebagai Kepala Negara   Sebagai kepala negara, Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut.   - Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10 UUD 1945).   - Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945).     - Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945).   - Mengangkat duta dan konsul.   - Memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi.   - Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.    b. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.   - Sebagai kepala pemerintahan Presiden mempunyai wewenang dan kekuasaan sebagai berikut.   - Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.   - Mengajukan RUU (Rancangan Undang-Undang) kepada DPR.     - Menetapkan PP (Peraturan Pemerintah) untuk menjalankan undang-undang.   - Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.   3) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)   DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk UU.     Sebelum Amandemen:   - Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.   - Memberikan persetujuan atas PERPU.     - Memberikan persetujuan atas Anggaran.   - Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.   Sesudah Amandemen:   - Posisi dan kewenangannya diperkuat.   - Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara  pemerintah berhak mengajukan RUU.   - Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.   - Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.   DPR mempunyai fungsi legislasi anggaran, dan pengawasan. Diantara tugas dan wewenang DPR adalah :   - Membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.   - Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU.   - Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan menginstruksikannya dalam pembahasan.   - Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD   - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah.   - Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuanagan negara yang disampaikan oleh BPK.     - Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.   - Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.   4) DPA dan BPK    Di samping itu, UUD 1945 tidak banyak mengintrodusir lembaga-lembaga negara lain   seperti DPA dan BPK dengan memberikan kewenangan yang sangat minim.   5) Mahkamah Agung (MA)   Merupakan lembaga tinggi Negara dari peradilan Tata Usaha Negara,PN,PA,dan PM.   Sesudah Amandemen:   - Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].   - Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.   - Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).   - Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam   - Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.   6) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)   DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan lembaga yang baru dalam sistem ketatanegaraan RI. Sebelumnya lembaga ini tidak ada. Setelah UUD 1945 mengalami amandemen lembaga ini tercantum, yakni dalam Bab VII pasal 22C dan pasal 22D. Anggota DPD ada dalam setiap  provinsi, dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu (lihat kembali Bab Pemilu). Anggota DPD ini bukan berasal dari partai politik, melainkan dari organisasi-organisasi kemasyarakatan.   Sesudah Amandemen:   Menurut pasal 22 D UUD 1945, DPD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.   - Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomidaerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan,    pemekaran, serta penggabungan   - daerah, pengelolaan sumber daya alam atau sumber ekonomi lainnya, juga yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah.   - Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,  pendidikan, dan agama.   - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal-hal di atas tadi, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.   7) Mahkamah Konstitusi (MK)   Sesudah Amandemen:     - Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).   - Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai  politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil  presiden menurut UUD.     - Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.   8) Komisi Yudisial (KY)   Sesudah Amandemen:   Tugasnya mencalonkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan moralitas dank ode etik para Hakim.   Sumber:   http://www.academia.edu/9540902/LEMBAGA_NEGARA_SEBELUM_DAN_SESUDAH_AMANDEMEN_yang_ke_4   https://senyumpelangi.wordpress.com   https://books.google.co.id/books?id=6dWNAAAAMAAJ&q=FUNGSI+SERTA+PERANAN+LEMBAGA+NEGARA+SEBELUM+DAN+SESUDAH+AMANDEMEN&dq=FUNGSI+SERTA+PERANAN+LEMBAGA+NEGARA+SEBELUM+DAN+SESUDAH+AMANDEMEN&hl=id   &sa=X&ved=0ahUKEwjUp_HdtrDMAhUNkY4KHXz2DoYQ6AEIHTAB  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x