Documents

20 pages
74 views

atase_JAK-HANNEG.pdf

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP/ 1255 / M / XII / 2015 TENTANG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2016 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka merumuskan dan menetapkan penganggaran, pengadaa
Transcript
    KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP/ 1255 / M / XII / 2015 TENTANG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2016 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka merumuskan dan menetapkan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya perlu adanya kebijakan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025; 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan; 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2015-2019; 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-1019; 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2015-2019; 8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019; MEMUTUSKAN ...   MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2016. KESATU : Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. KEDUA : Keputusan Menteri Pertahanan ini untuk dipedomani oleh pejabat perumus kebijakan pada tingkat Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan dalam merealisasikan proses manajemen pertahanan negara sesuai peran, tugas dan fungsi serta kewenangannya secara sistematik. KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Panglima TNI 2. Kas Angkatan 3. Kasatker/Kasubsatker di lingkungan Kemhan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2015 Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu    KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN 1. Umum. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer disebut dengan “pertahanan militer”, dan dalam menghada pi ancaman nonmiliter disebut dengan “pertahanan nirmiliter”. Implementasi dari sistem pertahanan negara yang bersifat semesta diselenggarakan melalui pengintegrasian pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Upaya pertahanan negara mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan berdampak pada pertahanan negara. Beberapa perkembangan diantaranya: Kebijakan strategis Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, perkembangan ekonomi dan militer Tiongkok dan sengketa di Laut China Selatan; Pergeseran geopolitik internasional memunculkan konflik baru seperti di Suriah, Irak, Afganistan, Libanon, Ukraina, dan Yaman; Perkembangan teknologi dan informasi menghadirkan ancaman siber; Munculnya kelompok bersenjata seperti Negara Islam Irak Suriah (NIIS), Al Qaida, Bokoharam dan isu keamanan non tradisional lainnya tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada sisi lain, konstelasi geografi Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim, yang juga menjadikan perairan Indonesia sebagai Lampiran Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor : KEP/ 1255 /M/ XII / 2015 Tanggal : 10 Desember 2015 Draft tgl 18 November 2015   jalur navigasi dan transportasi laut dan udara bagi dunia internasional. Selain itu, Indonesia berbatasan darat dan laut secara langsung dengan beberapa negara. Kondisi ini membawa perubahan terhadap dimensi ancaman baik secara fisik maupun nonfisik. Dimensi ancaman, berupa ancaman militer, nonmiliter dan hibrida, pada umumnya merupakan ancaman nyata dan belum nyata. Ancaman nyata merupakan ancaman yang sedang dan pasti dihadapi, seperti: terorisme dan radikalisme; separatis dan pemberontakan bersenjata; bencana alam dan wabah penyakit; pelanggaran wilayah, perompakan dan pencurian sumber daya alam; siber dan spionase; peredaran narkotika; serta ancaman-ancaman lainnya yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Sedangkan ancaman belum nyata yaitu konflik terbuka (perang konvensional). Kebijakan pertahanan negara ditetapkan dalam rangka pengelolaan penggunaan seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional untuk pertahanan negara. Kebijakan pertahanan ini juga disusun berdasarkan visi misi Pemerintah yang juga merupakan visi misi pertahanan negara, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong” . Kebijakan pertahanan negara diawali dengan kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan oleh Presiden, kemudian dijabarkan oleh Menteri Pertahanan dalam kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara dan dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang salah satunya kebijakan pertahanan negara tahunan. Tahun 2015 sebagai tahun pertama Rencana Strategis Pertahanan Negara (Renstra Hanneg) Tahun 2015-2019, Kementerian Pertahanan telah menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara fungsi pertahanan negara dalam pemerintahan untuk mencapai sasaranprogram yang telah ditetapkan. Sasaran program Kementerian Pertahanan yang ditetapkan telah mencakup program dan kegiatan prioritas nasional maupun bidang, termasuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kementerian Pertahanan seperti:penguatan sistem pengamanan informasi pertahanan negara; aspek kebijakan dan produk strategis; aspek regulasi; alokasi anggaran; akuntabilitas; pengamanan dan pemberdayaan wilayah pertahanan; penanaman kesadaran bela negara; penanggulangan bencana alam; pembinaan industri pertahanan; diplomasi pertahanan; pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian; serta pemenuhan M inimum Esential Force (MEF). Secara khusus, peningkatan capaian kinerja lebih memprioritaskan pada: peningkatan peran industri nasional melalui peningkatan kerja sama dengan industri pertahanan luar negeri dan
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x